PADANG, KLIKPOSITIF — Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat evaluasi, koordinasi, dan memastikan setiap program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
Hal itu disampaikan Fadly saat memimpin Monthly Meeting Pemerintah Kota Padang yang diikuti seluruh pimpinan OPD di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum bagi jajaran Pemko Padang untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pembangunan sekaligus mengidentifikasi sejumlah pekerjaan yang masih membutuhkan percepatan hingga memasuki penghujung tahun anggaran 2026.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Sonny Budaya Putra, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang.
Pembahasan diawali dengan pemaparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi mengenai evaluasi kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026. Salah satu perhatian utama dalam evaluasi tersebut adalah realisasi fisik dan keuangan hingga Agustus yang masih belum memenuhi capaian dari target yang telah ditetapkan.
Kondisi itu menjadi perhatian Fadly Amran. Ia meminta seluruh kepala OPD tidak hanya melihat capaian sebagai angka administratif, tetapi menjadikannya sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan program.
Menurutnya, target pembangunan harus disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan pelaksana serta kondisi yang dihadapi di lapangan.
“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu kita capai. Perencanaan harus realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada,” tegas Fadly.
Ia meminta masing-masing OPD memeriksa kembali tahapan kegiatan yang sedang berjalan, termasuk program yang realisasinya masih berada di bawah target. Evaluasi tersebut diperlukan agar sisa waktu tahun anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
Dalam rapat itu, pembahasan juga diarahkan pada sejumlah program prioritas Pemko Padang, salah satunya Smart Surau. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail memaparkan perkembangan program tersebut, termasuk pembangunan ruang pembelajaran digital dan penyediaan WiFi gratis.
Pada 2026, sebanyak 26 masjid di Kota Padang mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan ruang digital masjid.
Fadly meminta program tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik ruangan. Ia menekankan agar ruang digital yang dibangun benar-benar mampu menjadi tempat yang nyaman dan layak bagi anak-anak untuk belajar maupun melakukan aktivitas positif.
“Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujarnya.
Menurut Fadly, keberadaan ruang digital di masjid harus memberikan manfaat nyata bagi generasi muda. Karena itu, aspek kenyamanan, kualitas bangunan, fasilitas pendukung, hingga kesesuaian penggunaan anggaran perlu menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Selain Smart Surau, Monthly Meeting juga membahas program pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius memaparkan perkembangan program bantuan rehabilitasi bagi pelaku UMKM yang terdampak banjir Sumatera pada November 2025.
Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan untuk 3.206 pelaku usaha dengan total nilai bantuan mencapai Rp9,6 miliar.
Fadly menekankan agar proses pendataan penerima bantuan dilakukan secara cermat dan akurat. Menurutnya, bantuan yang diberikan pemerintah harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdampak dan membutuhkan.
“Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Ia menilai ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pemulihan pascabencana berjalan efektif. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui kondisi penerima bantuan sekaligus memastikan bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan.
Pembahasan lainnya berkaitan dengan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya memaparkan program digitalisasi bansos yang menempatkan Kota Padang sebagai salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang menjadi pilot project.
Digitalisasi tersebut diarahkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Namun, Fadly mengingatkan agar transformasi digital tidak justru membuat masyarakat yang belum memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi menjadi terpinggirkan.
Ia meminta pendataan dilakukan secara menyeluruh sehingga masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi tetap dapat terakomodasi dalam sistem.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat terdata dengan baik, sehingga digitalisasi benar-benar menjadi instrumen untuk memperbaiki pelayanan, bukan menciptakan kesenjangan baru dalam akses terhadap bantuan.
Di sisi lain, Fadly meminta seluruh kepala OPD mulai mempersiapkan program pembangunan untuk 2027. Persiapan tersebut harus dilakukan sejak dini agar perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara terburu-buru menjelang pergantian tahun anggaran.
Ia mengarahkan agar program tahun depan semakin mendukung visi menjadikan Kota Padang sebagai kota pintar atau smart city sekaligus kota sehat.
Fadly juga mendorong jajaran OPD untuk terus melahirkan inovasi dan tidak hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari APBD.
“Kami juga meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada anggaran APBD saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan dari pusat atau kolaborasi lainnya,” ujarnya.
Selain evaluasi program dan persiapan pembangunan 2027, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian dalam Monthly Meeting tersebut.
Fadly meminta jajarannya memastikan kelanjutan kerja sama antara Kota Padang dengan Hildesheim, Jerman. Kerja sama tersebut diharapkan terus memberikan manfaat dan dapat dikembangkan melalui program-program yang konkret.
Ia juga mengingatkan agar bantuan dan penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dilaksanakan secara tepat sasaran. Hal serupa berlaku terhadap bantuan spesifik dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang harus diberikan berdasarkan kebutuhan dan ketepatan data penerima.
Persoalan keindahan dan estetika kota juga menjadi perhatian. Fadly meminta seluruh perangkat daerah ikut menjaga wajah Kota Padang agar tetap tertata, bersih, dan memiliki kualitas ruang kota yang baik.
Dalam bidang hukum dan keamanan, Fadly turut menekankan pentingnya kesiapan jajaran pemerintah dalam penerapan KUHP serta penguatan upaya pencegahan dan penanganan narkoba.
Berbagai arahan tersebut, kata dia, membutuhkan kerja bersama lintas-OPD. Karena itu, koordinasi tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi harus menjadi bagian dari mekanisme kerja pemerintahan sehari-hari.
Melalui Monthly Meeting, Fadly kembali mengingatkan seluruh pimpinan OPD bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan perencanaan, kualitas pelaksanaan, inovasi, serta kemampuan pemerintah memastikan program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Ia berharap evaluasi rutin tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja sekaligus memastikan seluruh agenda pembangunan Kota Padang berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
