PADANG, KLIKPOSITIF — Wali Kota Padang Fadly Amran melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 234 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Rabu (9/9/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Kantor Balai Kota Padang. Pejabat yang dilantik terdiri atas Pejabat Administrator (eselon III), Pejabat Pengawas (eselon IV), Pejabat Fungsional, serta Kepala Sekolah.
Dari total 234 pejabat yang dilantik, sebanyak 24 orang merupakan Pejabat Administrator, 161 Pejabat Pengawas, 9 Pejabat Fungsional, dan 40 Kepala Sekolah.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, para Asisten, Staf Ahli, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan dalam struktur pemerintahan. Lebih dari itu, penyegaran birokrasi diharapkan mampu memperkuat kinerja aparatur sekaligus mempercepat penerjemahan visi, misi, dan sembilan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang ke dalam kerja nyata yang dirasakan masyarakat.
Fadly meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu bekerja secara efektif dan efisien, terlebih di tengah tuntutan pemerintah untuk melakukan pengelolaan anggaran secara cermat.
“Bapak Ibu yang baru dilantik harus mampu bekerja efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Jangan jadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk tidak menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Fadly.
Ia menilai keterbatasan sumber daya harus mendorong aparatur untuk semakin kreatif dalam mencari solusi. Karena itu, pejabat yang mendapatkan amanah baru diminta tidak terpaku pada pola kerja lama, melainkan berani mengidentifikasi persoalan dan menemukan ruang perbaikan di unit kerja masing-masing.
Fadly juga mengingatkan para pejabat agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. Proses adaptasi, kata dia, dapat dilakukan dengan mempelajari tugas pokok dan fungsi, berdiskusi dengan pejabat sebelumnya, serta membangun komunikasi yang kuat dengan jajaran staf.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses transisi jabatan berjalan baik dan program pemerintahan tidak mengalami hambatan. Di saat yang sama, pejabat baru diharapkan mampu membawa gagasan dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas kerja organisasi.
“Jangan hanya melanjutkan pola kerja yang sudah ada. Pelajari, evaluasi, dan lihat apa yang masih bisa diperbaiki. Kita membutuhkan pejabat yang mampu menghadirkan inovasi dan memberikan dampak nyata terhadap organisasi maupun masyarakat,” ujarnya.
Keluar dari Zona Nyaman
Fadly menekankan bahwa jabatan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh aparatur meninggalkan pola kerja yang terlalu nyaman dan membangun budaya kerja yang lebih responsif.
“Kita harus keluar dari zona nyaman karena kita adalah pelayan, bukan untuk dilayani. Mari bersama-sama menyukseskan visi, misi, dan 9 Progul Pemko Padang demi kejayaan Kota Padang,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan berbagai agenda pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan aparatur menerjemahkan kebijakan menjadi program yang konkret. Pejabat di setiap tingkatan pemerintahan memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan pelaksanaan program sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjadi penggerak di lingkungan kerjanya masing-masing. Tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan program memiliki target serta hasil yang jelas.
Dalam kesempatan itu, Fadly turut memberikan perhatian terhadap keberadaan pejabat fungsional. Ia menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki kedudukan dan peran yang sama pentingnya dalam mendukung kinerja pemerintahan.
Ia mendorong ASN yang berada pada jalur fungsional untuk terus meningkatkan kompetensi dan memperdalam keahlian sesuai bidang masing-masing. Pemerintah, lanjutnya, akan terus mendorong pengembangan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.
“Jabatan fungsional juga memiliki peran yang sangat penting. Jadilah ahli di bidang masing-masing dan terus tingkatkan kompetensi. Pemerintah akan mendukung melalui pendidikan dan pelatihan,” tutur Fadly.
Kepala Sekolah Jadi Garda Terdepan Pendidikan
Sementara itu, perhatian khusus diberikan Fadly kepada 40 kepala sekolah yang turut dilantik. Ia menyebut kepala sekolah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menentukan kualitas pendidikan di Kota Padang.
Menurutnya, kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap tata kelola satuan pendidikan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun karakter peserta didik dan memastikan kebijakan pendidikan daerah berjalan hingga tingkat sekolah.
Fadly menilai keberhasilan Program Unggulan Padang Juara dan Smart Surau sangat ditentukan oleh komitmen seluruh unsur pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.
“Begitu juga bagi Bapak Ibu kepala sekolah, perannya sangat penting sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang. Keberhasilan Progul Padang Juara dan Smart Surau sangat bergantung pada komitmen dan pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah,” ujarnya.
Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas peserta didik. Sekolah juga diharapkan menjadi ruang yang mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah secara konkret sesuai kebutuhan masyarakat.
Pelantikan 234 pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang memperkuat mesin birokrasi sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif. Dengan komposisi pejabat yang baru, Fadly berharap setiap organisasi perangkat daerah semakin solid dalam menjalankan tugas dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Ia kembali menegaskan bahwa jabatan bukanlah sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja. Karena itu, seluruh pejabat yang baru dilantik diminta bekerja dengan semangat kolaborasi, memperkuat koordinasi, serta menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
