KLIKPOSITIF — Angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen pada 2025 sulit dianggap sebagai statistik biasa. Angka itu seperti alarm yang berbunyi pelan, namun sering luput dari perhatian. Sebab di balik angka itu, ada pertanyaan besar tentang seberapa kuat sebenarnya daya tahan ekonomi daerah ini.
Jika dibandingkan dengan 2024 yang mencapai 4,36 persen, perlambatan ini jelas bukan sekadar fluktuasi tahunan. Dalam kondisi normal saja, penurunan seperti ini layak menjadi perhatian serius. Apalagi Sumatera Barat sedang berusaha bangkit dari berbagai tekanan yang terjadi sepanjang tahun lalu.
Rapat paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pemerintah daerah pada Senin (16/3/2026) menjadi momentum penting untuk membaca situasi tersebut. Dalam forum itu, DPRD menyoroti perlambatan ekonomi sekaligus mempertanyakan kekuatan strategi pemulihan yang dijalankan pemerintah daerah.
Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memang tidak berjalan dalam situasi yang ideal. Rentetan banjir bandang dan longsor melanda berbagai wilayah Sumatera Barat. Tidak kurang dari 16 kabupaten dan kota terdampak bencana.
Bencana tentu memberi pukulan besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang rusak membuat distribusi barang tersendat. Pasar kehilangan pembeli karena akses terganggu. Pedagang kecil dan petani menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.
Di beberapa daerah terdampak banjir, pedagang sayur mengaku dagangannya tidak sampai ke pasar tepat waktu. Sementara petani kesulitan menjual hasil panen karena jalur distribusi rusak. Ketika kondisi seperti ini terjadi berulang, perlambatan ekonomi menjadi sesuatu yang hampir tidak terhindarkan.
Namun kita juga tidak bisa menjadikan bencana sebagai satu-satunya penjelasan atas perlambatan ekonomi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih berada di kisaran lima persen, laju ekonomi Sumatera Barat terlihat tertinggal cukup jauh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalannya mungkin tidak sesederhana faktor alam semata.
Tekanan fiskal daerah juga menjadi tantangan lain. Kebijakan efisiensi anggaran serta menurunnya transfer dari pemerintah pusat membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas. Dalam situasi seperti ini, justru dibutuhkan kebijakan yang lebih kreatif dan terarah agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak.
Pemulihan ekonomi tidak cukup hanya semata mengandalkan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana. Infrastruktur memang penting, tetapi ekonomi masyarakat bergerak dari aktivitas yang jauh lebih sederhana: pasar yang hidup, distribusi yang lancar, serta usaha kecil yang terus berjalan.
Jika kebijakan pemulihan tidak menyentuh sektor-sektor tersebut secara langsung, pertumbuhan ekonomi akan sulit bergerak lebih cepat. Statistik mungkin terlihat stabil, tetapi kehidupan ekonomi masyarakat belum tentu benar-benar pulih.
Memang ada satu indikator yang cukup menggembirakan, yakni turunnya angka kemiskinan menjadi 5,31 persen. Namun kita juga perlu menyadari angka statistik sering kali tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan. Di sejumlah daerah, pelaku usaha kecil masih berupaya bangkit setelah terpukul oleh bencana.
Evaluasi yang dilakukan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah karena itu tidak boleh dipandang hanya sebagai proses administratif tahunan. Evaluasi seperti ini seharusnya menjadi ruang refleksi serius untuk membaca ulang arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Pembentukan panitia khusus oleh DPRD untuk membedah LKPJ 2025 merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun yang pentingnya, bagaimana rekomendasi yang dihasilkan benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang konkret.
Pada akhirnya, angka 3,37 persen bukan sekadar laporan ekonomi tahunan. Angka itu adalah pengingat bahwa pemulihan ekonomi daerah membutuhkan langkah yang lebih serius, lebih terarah, dan lebih berani. Jika tidak, kita hanya akan terus membicarakan angka pertumbuhan setiap tahun, sementara masyarakat di lapangan masih berjuang untuk benar-benar bangkit. (Opini)
