KLIKPOSITIF- Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat (Sumbar) meminta seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tidak membantu operasional travel ilegal, termasuk menampung jemaah melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan. Peringatan ini disampaikan menyusul kasus 105 calon jemaah umrah yang gagal berangkat dan kini telah kembali ke Kabupaten Pasaman Barat.
Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kanwil Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki, mengatakan penanganan kasus tersebut terbagi dalam dua ranah, yakni administrasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah serta proses hukum perdata maupun pidana.
“Untuk administrasi PPIU yang digunakan Sukatravel, itu sudah ditangani oleh tim pusat dan kita masih menunggu hasil verifikasi untuk mengetahui tingkat kesalahan yang bersangkutan,” ungkap Rifki, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, Sukatravel sebenarnya sudah dinyatakan tidak aktif atau diblokir secara administratif sehingga tidak lagi diperbolehkan memberangkatkan jemaah umrah. Namun, pihak travel tersebut diduga masih nekat memberangkatkan jemaah dengan memanfaatkan sistem informasi dan administrasi PPIU lain.
“Untuk Sukatravel, dari awal sudah dinyatakan tidak aktif, artinya sudah diblokir untuk melakukan perjalanan ibadah umrah, hanya saja yang bersangkutan masih nekat dan memakai sistem PPIU lain,” terangnya.
Menurut Rifki, dugaan pelanggaran administrasi telah ditangani Kemenhaj, sedangkan proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab menjadi kewenangan kepolisian. Sementara itu, persoalan perdata masih menunggu penyelesaian dari pihak-pihak terkait melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan.
Ia menegaskan, PPIU resmi yang bersedia mengambil alih jemaah dari travel bermasalah harus menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan secara penuh. PPIU tidak boleh sekadar meminjamkan sistem atau menjadikan jemaah sebagai penumpang untuk memberangkatkan mereka ke Tanah Suci.
“Kalau seandainya akan ditampung jemaahnya, maka harus ditampung secara penuh dengan tanggung jawab penuh menjadi jemaah PPIU yang bersangkutan, bukan sekadar penumpang,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan travel yang belum memiliki izin atau non-PPIU agar tidak memberangkatkan jemaah sebelum mengantongi izin resmi atau menjalin kerja sama sesuai prosedur dengan PPIU berizin. Sebab, PPIU resmi yang membantu operasional secara tidak sesuai ketentuan juga berisiko ikut bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
Selain penyelenggara, masyarakat diminta lebih teliti memilih biro perjalanan umrah. Calon jemaah tidak boleh hanya mempertimbangkan figur pemilik travel maupun pembimbing ibadah, tetapi harus memastikan legalitas penyelenggaranya.
“Kami mengimbau masyarakat untuk cerdas bertanya kepada pihak yang bisa memberikan informasi dan pertanggungjawaban mengenai PPIU yang akan mereka gunakan, apakah sudah berizin atau belum,” jelasnya.
Untuk memastikan legalitas biro perjalanan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Haji Pintar atau Satu Haji dengan mencari nama PPIU yang akan digunakan. Jika tidak terdaftar, masyarakat disarankan tidak menggunakan jasa penyelenggara tersebut.
“Kalau tidak terdaftar, sebaiknya masyarakat tidak menggunakan PPIU itu. Masyarakat juga bisa bertanya langsung kepada pihak Kemenhaj apakah penyelenggara yang akan digunakan sudah benar-benar berizin,” tutupnya.
