KLIKPOSITIF– Dugaan penyalahgunaan izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) mencuat dalam kasus penelantaran 105 jamaah asal Pasaman Barat di Jakarta. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat kini mendalami hubungan kerja sama antara pihak travel di Pasaman Barat dengan PPIU asal Jawa Barat yang digunakan untuk memberangkatkan jamaah.
Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kanwil Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki, mengatakan pihaknya masih menelusuri mekanisme pemberangkatan tersebut. Sebab, Suka Travel yang diduga menjadi penyelenggara dari Pasaman Barat diketahui tidak dapat dihubungi.
“Karena mereka tidak bisa memberangkatkan sendiri lantaran memang tidak berizin, kemungkinan mencari travel yang bersedia meminjamkan Siskopatuh-nya, tetapi ini masih dalam pendalaman,” ungkap Rifki, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus (Siskopatuh) yang digunakan dalam pemberangkatan tersebut merupakan milik PPIU asal Jawa Barat.
Pemilik PPIU itu telah mendatangi Bandara Soekarno-Hatta setelah diminta Kemenhaj Sumbar untuk bertanggung jawab atas persoalan yang menimpa jamaah.
Saat ini, pemulangan 105 jamaah ke Pasaman Barat sedang dilakukan secara bertahap. Pihak PPIU tersebut menyatakan bertanggung jawab memastikan seluruh jamaah kembali ke daerah asal.
Menurut Rifki, pemulangan tidak dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan kapasitas penerbangan.
Di sisi lain, Kemenhaj Sumbar akan mengevaluasi PPIU yang Siskopatuh-nya digunakan dalam pemberangkatan tersebut. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, akses sistem milik penyelenggara dapat dibekukan.
“Kalau memang terbukti secara meyakinkan bahwa ini merupakan pelanggaran, maka konsekuensi terbesarnya Siskopatuh-nya akan kami bekukan,” tegasnya.
Rifki menambahkan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, persoalan tersebut juga dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran perjalanan umrah dan terlebih dahulu memastikan biro perjalanan memiliki izin resmi dari Kementerian Haji dan Umrah.
Kemenhaj juga tengah menyiapkan penguatan mekanisme perizinan dan pengawasan PPIU secara berjenjang untuk mencegah praktik serupa kembali terjadi.
