PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat gerakan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup bersih sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di Kota Padang. Penguatan gerakan tersebut menjadi salah satu fokus Pemko Padang yang akan dimasifkan sepanjang 2026 hingga 2027.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat bertemu dengan Forum Bank Sampah Kota Padang di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah dengan para pengelola bank sampah yang selama ini berada di garis depan dalam mengajak masyarakat memilah sampah sejak dari rumah.
Pertemuan itu turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta, Ketua Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) Pusat Mina Dewi Sukmawati, serta Ketua Asosiasi Bank Sampah Kota Padang (ASOBSI) Eka Waty.
Sejumlah perwakilan bank sampah juga hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Bank Sampah Al-Hijrah, Panca Daya, Ampang Saiyo, Pasie Nan Tigo, Andalas Sepakat, dan Pitameh Sakato.
Fadly mengatakan, pemilahan sampah dari sumber merupakan persoalan penting yang harus segera diperkuat. Menurut dia, keberhasilan pengelolaan sampah tidak semata-mata bergantung pada kemampuan pemerintah mengangkut dan mengolah sampah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah sejak dari tempat tinggal masing-masing.
“Memasuki tahun 2027, kami akan lebih tegas. Rumah tangga maupun perusahaan wajib melakukan pemilahan sampah di tempat masing-masing,” kata Fadly.
Ia menyebutkan, ketentuan tersebut nantinya akan diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) yang mengatur berbagai bentuk sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan kewajiban pemilahan sampah. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi finansial maupun bentuk sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang akan disusun.
Menurut Fadly, langkah tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman kepada masyarakat atau pelaku usaha, melainkan untuk membangun kepatuhan dan memastikan seluruh elemen masyarakat mengambil bagian dalam pengelolaan sampah.
“Tujuannya agar seluruh masyarakat benar-benar berkontribusi dalam pengelolaan sampah di Kota Padang,” ujarnya.
Fadly menilai, budaya memilah sampah di tingkat rumah tangga masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kondisi itu juga berkaitan dengan upaya Kota Padang meningkatkan capaian dalam penilaian sertifikasi kota bersih.
Karena itu, Pemko Padang akan semakin memasifkan kampanye pemilahan sampah dengan mendorong masyarakat memahami perbedaan sampah organik dan nonorganik serta membiasakan pemisahan sejak dari sumbernya.
Target yang dipasang pemerintah cukup jelas. Pada 2027, seluruh rumah tangga maupun perusahaan di Kota Padang diharapkan telah menerapkan pemilahan sampah secara mandiri.
Fadly menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi para pengelola bank sampah yang selama ini konsisten menggerakkan masyarakat. Ia menyebut keberadaan bank sampah menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam membangun kebiasaan baru di tengah masyarakat.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh bank sampah atas kontribusi dan partisipasinya dalam mendukung gerakan pemilahan sampah,” katanya.
Ia menyebut kontribusi tersebut ikut mengantarkan Kota Padang meraih peringkat kedelapan sebagai kota terbersih di Indonesia. Namun, capaian tersebut tidak ingin berhenti pada posisi tersebut.
Fadly menargetkan kolaborasi antara Pemko Padang, bank sampah, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat terus diperkuat sehingga Kota Padang mampu meningkatkan peringkat hingga menjadi kota terbersih nomor satu di Indonesia.
“Ke depan, kami mengharapkan kolaborasi dan sinergi yang semakin kuat dari seluruh bank sampah agar Kota Padang dapat meraih posisi pertama sebagai kota terbersih di Indonesia,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap keberadaan bank sampah, Pemko Padang juga menyiapkan insentif berupa kendaraan operasional. Fadly mengatakan, sebanyak 11 bank sampah terbaik dalam ajang Padang Rancak Award tahun ini akan mendapatkan bantuan becak motor (bentor).
“Kami akan memberikan becak motor (bentor) kepada 11 bank sampah terbaik dalam ajang Padang Rancak Award tahun ini,” katanya.
Sementara untuk dukungan anggaran operasional, Fadly mengatakan pemerintah masih akan melakukan kajian dengan mempertimbangkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan bank sampah dalam menjalankan aktivitas pengumpulan, pemilahan hingga pengelolaan sampah bernilai ekonomi.
Di sisi lain, Ketua FORSEPSI Pusat Mina Dewi Sukmawati mengapresiasi langkah Pemko Padang dalam memperkuat gerakan pengelolaan lingkungan. Ia menilai sejumlah program yang telah dijalankan pemerintah daerah menunjukkan adanya perhatian serius terhadap persoalan kebersihan dan sampah.
Salah satu program yang mendapat apresiasi adalah Padang Rancak Award. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kepedulian masyarakat sekaligus mendorong lingkungan untuk berlomba-lomba menciptakan kawasan yang lebih bersih dan tertata.
Menurut Mina, gerakan pengelolaan sampah akan lebih efektif apabila pemerintah tidak bekerja sendiri. Kolaborasi dengan komunitas, bank sampah, sekolah, dunia usaha dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan program lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua ASOBSI Kota Padang Eka Waty mendorong agar pengembangan bank sampah diperluas hingga lingkungan sekolah. Menurut dia, sekolah merupakan salah satu titik strategis untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak usia dini sekaligus menangani persoalan sampah yang dihasilkan dari aktivitas pendidikan.
Eka juga menyoroti potensi pengelolaan sampah yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keberadaan bank sampah di sekolah dapat menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi di lingkungan pendidikan.
“Bank sampah di sekolah penting untuk mendukung pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh SPPG Program MBG,” ujarnya.
Selain memperluas jaringan, Eka berharap pemerintah memberikan dukungan lebih besar terhadap operasional bank sampah di Kota Padang. Dukungan tersebut, menurut dia, dapat berupa anggaran maupun kendaraan operasional untuk membantu proses pengangkutan sampah dari masyarakat.
“Kami berharap Bank Sampah di Kota Padang mendapatkan anggaran dan kendaraan operasional dari Pemerintah Kota Padang, karena selama ini operasional bank bergantung pada persentase hasil penjualan sampah yang dinilai belum mencukupi,” kata Eka.
Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem bank sampah di Kota Padang. Sebab, keberhasilan gerakan memilah sampah tidak hanya membutuhkan perubahan perilaku masyarakat, tetapi juga dukungan terhadap kelembagaan yang menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah dan sistem pengelolaan sampah.
Pertemuan Pemko Padang bersama Forum Bank Sampah tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan pengelolaan sampah ke depan. Pemerintah tidak hanya ingin mengandalkan pola pengangkutan sampah dari rumah ke tempat pembuangan, tetapi mulai mendorong perubahan perilaku dengan menjadikan pemilahan sebagai kebiasaan yang dilakukan sejak dari sumber.
Dengan target seluruh rumah tangga dan perusahaan mulai memilah sampah secara mandiri pada 2027, Pemko Padang kini menempatkan bank sampah sebagai mitra strategis dalam membangun budaya tersebut. Kolaborasi yang semakin kuat diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kebersihan kota, tetapi juga membuka peluang ekonomi dari sampah yang masih memiliki nilai guna.
Bagi Padang, gerakan memilah sampah pada akhirnya bukan sekadar urusan kebersihan. Gerakan itu menjadi bagian dari upaya membangun pola hidup masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, sekaligus memperkuat fondasi menuju ambisi menjadikan Kota Padang sebagai kota terbersih di Indonesia.
