PADANG, KLIKPOSITIF — Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).
Rakor dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi itu, juga dihadiri unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar memaparkan berbagai temuan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang selama ini merugikan negara dan masyarakat.
Modus yang ditemukan cukup beragam, mulai dari penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM subsidi untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius seluruh peserta rapat karena berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi pemerintah.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mendukung penuh langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak terkait guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
Menurut Fadly, pengawasan distribusi BBM subsidi harus terus diperkuat karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan stabilitas aktivitas ekonomi daerah. Ia menilai berbagai penyimpangan yang terjadi selama ini telah memberikan dampak nyata, salah satunya berupa antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang sempat mengganggu mobilitas masyarakat.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly Amran.
Fadly juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi serta penguatan sistem pengawasan yang lebih modern dan terintegrasi. Menurutnya, berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan oknum tertentu harus segera ditutup agar distribusi BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia menambahkan, keberhasilan pengawasan distribusi BBM tidak hanya berdampak pada kelancaran pelayanan di SPBU, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah karena aktivitas transportasi dan sektor produktif masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan energi yang memadai.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan bahwa subsidi energi yang dikucurkan pemerintah merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat sehingga pemanfaatannya harus benar-benar tepat sasaran.
Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat bersama unsur terkait untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan lapangan, serta melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan dalam pendistribusian BBM subsidi.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” tegas Mahyeldi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Menurutnya, pengawasan yang konsisten dan operasi lapangan yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir menunjukkan hasil yang cukup positif.
Ia mengungkapkan bahwa konsumsi solar subsidi di Sumatera Barat mengalami penurunan signifikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator berkurangnya praktik penyaluran BBM kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima subsidi.
Chrisnawan menjelaskan, BPH Migas saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah langkah penguatan sistem pengawasan berbasis digital untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan di lapangan.
“BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” katanya.
Langkah digitalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi data pengguna BBM subsidi sekaligus memperkuat pengawasan transaksi di tingkat SPBU sehingga distribusi dapat dipantau secara lebih efektif dan transparan.
Dari sisi operator, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan bahwa kondisi pasokan BBM di Sumatera Barat saat ini berada dalam keadaan aman dan terkendali.
Ia menyebutkan bahwa setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan dilakukan secara intensif, konsumsi solar subsidi menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Seiring dengan itu, antrean kendaraan yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU mulai berangsur berkurang.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” ujar Fakhri.
