Solok, Klikpositif – Pasca libur lebaran, Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu langsung menggelar rapat koordinasi bersama jajaran. Rakor perdana setelah Idul Fitri 1447 Hijriah juga sekaligus menjadi ajang halalbihalal kepala daerah dan OPD serta pegawai.
Bupati Solok menyampaikan, momentum Halal Bihalal pasca Idul Fitri harus dimanfaatkan untuk memperkuat semangat kebersamaan, kekompakan, dan etos kerja seluruh jajaran pemerintahan.
Di hadapan segenap jajaran, Bupati menekankan pentingnya dukungan bersama terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional, khususnya di sektor pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.
“Optimalkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk layanan BPJS Kesehatan. Jangan sampai ada masyarakat yang terabaikan dalam mendapatkan pelayanan,” tegas Jon Pandu, Senin (30/3/2026).
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan nilai MCP sebagai indikator tata kelola pemerintahan yang baik, serta meminta seluruh perangkat daerah untuk segera menuntaskan penginputan data dan dokumen yang dibutuhkan.
Dalam aspek pembangunan, Bupati mengingatkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung percepatan pembangunan, perlu jemput bola ke pusat.
“Mari dukung bersama program pembangunan Kabupaten Solok, seluruh jajaran harus serius menyelesaikan setiap tugas yang diberikan secara tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Maksimalkan kinerja demi pelayanan terbaik,” pesan Jon Pandu.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Solok, Medison menyampaikan, pada April 2026 nanti, terdapat sejumlah agenda penting. Mulai dari rapat paripurna DPRD terkait penyampaian LKPJ Tahun 2025, penyerahan laporan keuangan daerah kepada BPK, Musrenbang RKPD Tahun 2027, serta entry meeting pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
Selain itu, Sekda juga menekankan percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, penyelesaian dokumen pengelolaan lingkungan, serta kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi pemeriksaan BPK.
