KLIKPOSITIF — Pemerintah menargetkan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi rampung dan mulai beroperasi pada tahun 2031. Target tersebut dinilai realistis selama seluruh tahapan perencanaan hingga konstruksi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng mengatakan, pengoperasian ruas ini dimungkinkan pada 2031. “Namun ada peluang percepatan hingga 2029, asalkan dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor bisa berjalan optimal sejak awal,” ujar Rachman.
Kebutuhan investasi pembangunan Jalan Tol Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi diperkirakan mencapai Rp25,23 triliun. Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya melalui skema penugasan pemerintah.
Sejumlah tahapan teknis yang telah dan akan dilakukan turut dibahas, mulai dari survei topografi, survei geoteknik, hingga penyusunan rekomendasi teknis sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan, pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi merupakan kebutuhan mendesak dan bagian penting dari proyek strategis nasional.
Menurutnya, kehadiran jalan tol ini akan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalur nasional Padang Bukittinggi yang selama ini rawan terdampak banjir dan longsor.
“Kami menyambut baik target dan komitmen pemerintah pusat. Jalan tol ini sangat penting untuk memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ke depan,” kata Mahyeldi.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap memberikan dukungan sesuai kewenangan daerah, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor dan fasilitasi proses yang dibutuhkan agar pembangunan berjalan lancar.
“Insya Allah, kami siap mendukung sesuai kewenangan yang dimiliki daerah,” tegasnya.
Rapat lanjutan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan infrastruktur strategis dapat dilaksanakan secara terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Ke depan, masih akan digelar rapat-rapat lanjutan guna membuka ruang penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan di lapangan.
