PESSEL, KLIKPOSITIF– Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat menyebut, pusat bisnis di Kota Terpadu Mandiri (KTM) kawasan transmigrasi Lunang-Silaut belum memiliki sarana penunjang dan masih dalam kondisi terbengkalai.
Kepala Bidang (Kabid) Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Damel Van Wandha mengatakan, kondisi itu terjadi sejak 2017 silam. Pembangunan terhenti karena tidak ada usulan, dan kini masih belum dilengkapi listrik, air bersih dan beberapa fasilitas lainnya.
“Kegiatan mulai terhenti 2017, karena tidak ada diusulkan kelanjutan pembangunan,” ungkapnya di Painan, Kamis 9 Desember 2021.
Seperti diketahui, kawasan KTM Lunang-Silaut dibangun di atas alahan seluas 16 hektare. Saat ini total aset saat ini mencapai Rp 98,6 miliar. Anggaran bersumber dari APBN dengan perkiraan mencapai Rp100 miliar.
Pembangunan pusat bisnis mulai 2010, seiring pembangunan pusat pendidikan, pasar modern, pusat ibadah dan pusat kesehatan, dengan total anggaran Rp12 miliar.
Karena itu, lanjut Damel, pihaknya kini tengah menyiapkan usulan finalisasi pusat bisnis, sehingga bisa berfungsi sesuai rencana. Apalagi, KTM Lunang-Silaut masuk dalam 52 kawasan strategis pembangunan transmigrasi.
Pemerintah kabupaten optimis ketersediaan pusat bisnis yang representatif dapat lebih memacu geliat perekonomian di kawasan KTM. Bahkan, meyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di sekitarnya.
“Proposalnya nanti kita berikan langsung pada Kementerian Desa PDTT pas upacara puncak peringatan Hari Bhakti Transmigrasi. Tahun ini diperingati di Pesisir Selatan. Pak Menteri Desa dan jajarannya nanti hadir di sini,” terang Damel.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Rusma Yul Anwar mengatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan punya perhatian besar terhadap pengembangan kawasan transmigrasi. Setelah bantuan pemerintah pusat berakhir, transmigran di Lunang dan Silaut mulai merasakan kesulitan ekonomi.
Pemerintah daerah ketika itu mengajak dan menyosialisasikan perkebunan kelapa sawit di kawasan transmigrasi, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, panen hingga proses pengolahan.
“Alhamdulillah, kini telah terlihat hasilnya. Mereka kini sudah mandiri, bahkan turut serta dalam memajukan pembangunan daerah,” jelas bupati.
Kemudian ikut menyukseskan program percepatan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang digagas pemerintah pusat di wilayah transmigrasi.
Sebagai respons dari program tersebut, pemerintah kabupaten pada 2012 turut melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan KTM Lunang Silaut. Bahkan kini masuk dalam 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.
Pemerintah kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 menargetkan pertumbuhan lembaga ekonomi dan sosial di wilayah transmigrasi sebanyak 35 unit per tahun.
