Padang, Klikpositif – Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatra Barat menargetkan bisa masuk dalam 10 besar dalam pelayanan publik terbaik di Indonesia. Optimisme itu tidak terlepas dari hasil penilaian tingkat Sumbar tahun 2022, dimana Kabupaten Solok meraih nilai tertinggi.
Dalam mempersiapkan hal itu, tim Pemerintah Kabupaten Solok di bawah sekda melakukan koordinasi dengan Ombudsman Perwakilan Sumbar, Jum’at (5/5/3023) di Padang. Kunjungan itu diterima langsung kepala Ombudsman, Yefri Heriani.
Yefri Heriani mengapresiasi terget Kabupaten Solok untuk meraih hasil terbaik dalam penilaian secara nasional. Ombudsman Sumbar juga siap memberikan pembinaan dan juga pendampingan sesuai dengan kerjasama yang dibangun sebelumnya.
“Kabupaten Solok memiliki modal besar. Dimana, tahun 2022, merupakan daerah yang mendapatkan nilai tertinggi dalam penilaian pelayanan publik sesuai dengan amanat UU no 25 tahun 2009 tentang kepatuhan pelayanan publik,” beber Yefri Heriani.
Dalam pertemuan itu, Sekda Kabupaten Solok juga memboyong sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, termasuk direktur RSUD Arosuka, drg. Musafir Tones Hendri.
Sekda Kabupaten Solok, Medison menuturkan, selain dinas, pemerintah Kabupaten Solok juga menargetkan reformasi pelayanan di masing-masing kecamatan dan nagari. Hak itu sesuai dengan misi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Ini menjadi sebuah motivasi bagi kita agar menjadi lebih baik lagi kedepan, karena kita ketahui bersama Kabupaten Solok memperoleh nilai tertinggi di Sumatera Barat Tahun 2022 dalam pelayan publik,” sebut Medison.
Luncurkan Mall Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Solok akan segera meluncurkan mall pelayanan publik (MPP). Rencananya akan ada 4 unit pelayanan yang tersedia di Alahan Panjang, Singkarak, Kotobaru dan Kompleks kantor Bupati Solok.
“Dalam mengejar target 10 besar nasional sesuai instruksi bupati, kami meminta saran dan masukan Ombudsman tentang apa yang harus kami lakukan,” tutup Medison.
Sejumlah catatan menjadi oleh-oleh dari Ombudsman. Pemerintah Kabupaten Solok harus melakukan reformasi birokrasi dengan berinovasi dalam hal pelayanan. Dampak pelayan harus dirasakan masyarakat.
Selain itu, juga harus ada peningkatan SDM dan membangun sarana prasarana pelayanan terutama bagi kaum disabilitas. Serta, membangun peta akses pelayanan publik yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan.
