KLIKPOSITIF, PADANG – Bermodalkan keyakinan dan semangat, Usman (70), petani asal Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, berjuang memulihkan sawahnya yang terdampak banjir pada 2025 lalu. Setelah hampir dua bulan membersihkan material banjir secara bertahap, ia kini bisa kembali menggarap sawahnya, meski hasil panen belum pulih seperti sebelum bencana.
Di tengah keterbatasan tenaga dan kebutuhan ekonomi keluarga, Usman memilih untuk tidak menyerah. Ia membersihkan lahan pertaniannya seorang diri, memanfaatkan waktu luang di sela-sela pekerjaan lain demi mengembalikan sawah yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarganya.
“Pembersihan saya lakukan sendiri, berangsur-angsur hampir sampai dua bulan, bermodalkan yakin dan semangat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau ada pekerjaan lain, saya kerjakan dulu. Sisanya baru mengerjakan sawah,” kata Usman saat ditemui di lokasi.
Pascabencana, pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa gerobak dan cangkul untuk membantu petani mengangkat material banjir yang menutupi lahan pertanian. Bantuan tersebut menjadi salah satu dukungan bagi petani dalam memulai kembali aktivitas pertanian setelah bencana.
Namun, proses pemulihan tidak serta-merta mengembalikan produktivitas sawah seperti semula. Usman mengaku masih menghadapi penurunan hasil panen yang cukup signifikan.
Ia mengelola sawah seluas empat petak. Sebelum bencana, lahan tersebut mampu menghasilkan sekitar 12 karung beras. Setelah bencana dan pembersihan lahan dilakukan, hasilnya kini hanya sekitar tiga karung beras. Penurunan tersebut mencapai sekitar 75 persen dibandingkan produksi sebelum bencana.
Kondisi ini membuat Usman harus menyesuaikan diri. Jika sebelumnya hasil panen dapat memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menyisakan beras untuk dijual, kini hasil pertanian lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
“Alhamdulillah, hasil pertanian ini masih mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi, tidak ada lagi yang bisa dijual. Makanya, saya fokus bekerja di heler,” ujarnya.
Bagi Usman, sawah bukan sekadar lahan pertanian. Selama bertahun-tahun, sawah tersebut menjadi mata pencaharian utama yang menopang kehidupan keluarganya, termasuk membesarkan empat orang anak yang kini telah bekerja.
Dari hasil jerih payah bertani pula, ia berhasil membangun rumah di atas tanah ulayat milik istrinya. Karena itu, memulihkan sawah berarti mempertahankan sumber penghidupan yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup keluarganya.
Di tengah penurunan produksi, Usman kini mengandalkan pekerjaan tambahan untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Selain menggarap sawah, ia membantu temannya bekerja di heler atau penggilingan padi untuk memperoleh pemasukan tambahan.
Meski harus membagi waktu antara bertani dan pekerjaan sampingan, ia tetap berupaya mempertahankan produktivitas lahan yang dimilikinya. Semangat tersebut menjadi modal utama untuk bangkit setelah bencana.
Menjaga Harapan di Tengah Pemulihan
Kisah Usman memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan proses panjang. Setelah lahan dibersihkan dan sawah kembali bisa digarap, tantangan berikutnya adalah mengembalikan hasil produksi agar petani dapat kembali memperoleh pendapatan yang layak.
Pemulihan infrastruktur pertanian, dukungan bagi petani, serta perbaikan jaringan irigasi diharapkan dapat membantu mempercepat kebangkitan sektor pertanian di daerah terdampak. Dengan demikian, petani seperti Usman tidak hanya mampu kembali menanam padi, tetapi juga berpeluang memulihkan produktivitas dan penghidupan keluarganya secara berkelanjutan.
Disisi lain, pemulihan lahan pertanian pascabencana tidak hanya bergantung pada kemampuan petani membersihkan sawah. Ketersediaan air dan kondisi jaringan irigasi juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan musim tanam serta memulihkan produktivitas pertanian.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Tito Karnavian, menegaskan pemulihan infrastruktur irigasi diarahkan untuk menjamin keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung rehabilitasi ekonomi masyarakat perdesaan yang terdampak bencana.
“Upaya tersebut mencakup rehabilitasi bendung serta jaringan irigasi primer dan sekunder yang terdampak bencana. Perbaikan ini diperlukan agar distribusi air kembali berfungsi dan petani dapat melanjutkan kegiatan tanam sesuai musimnya,” kata Tito.
Selain rehabilitasi, sistem irigasi juga perlu disesuaikan dengan perubahan kondisi fisik lahan, alur sungai, dan ketersediaan sumber air setelah bencana. Penyesuaian tersebut penting agar infrastruktur yang dibangun kembali dapat berfungsi secara berkelanjutan dan lebih siap menghadapi risiko bencana serupa.
Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera, pemulihan infrastruktur irigasi diarahkan untuk menjamin keberlanjutan produksi pertanian dan rehabilitasi ekonomi masyarakat perdesaan pascabencana. Di antaranya dengan melaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi primer dan sekunder yang terdampak bencana guna menjamin keberlangsungan musim tanam. Juga menyesuaikan sistem irigasi dengan perubahan kondisi fisik lahan, alur sungai, dan ketersediaan sumber air pascabencana.
Alokasi Anggaran Berlapis
Selama kurang lebih sebelas bulan terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran sebesar Rp1,49 triliun yang mencakup wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana ini difokuskan untuk rehabilitasi lahan sawah, bantuan benih, pemulihan perkebunan, serta penyediaan sarana prasarana seperti alsintan, pupuk, dan irigasi.
Untuk Sumbar sendiri, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp455 miliar untuk mendukung rehabilitasi sektor pertanian. Pemprov Sumbar juga menggelontorkan Rp32 miliar khusus untuk percepatan pemulihan lahan sawah yang terdampak bencana.
Selain itu, terdapat dukungan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp371 miliar untuk Kota Padang dan sekitar Rp50 miliar untuk normalisasi sungai pascabencana yang melindungi lahan pertanian.
TKD tambahan adalah realisasi dari usulan Mendagri Tito kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). “Kami ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi (terdampak) bencana Sumatera,” ujar Tito beberapa waktu yang lalu.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan penambahan TKD kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak.
“Beliau (Presiden Prabowo) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana provinsi,” kata Tito.
Saat ini, kebijakan penambahan TKD telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI Nomor 59 Tahun 2026. Adapun Mendagri Tito telah menerbitkan surat edaran (SE) untuk mengatur teknis penggunaannya.
“Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Tito turut menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang meminta agar tambahan TKD betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana.
Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, anggaran dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi maupun pencegahan bencana, seperti perbaikan jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.
“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan, saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” tutur Tito.(*)
