KLIKPOSITIF – Pemerintah Kota Padang mengucurkan anggaran pengelolaan sampah lebih besar dari tahun sebelumnya, di tengah isu efisiensi anggaran.
Bahkan, secara nominal, anggaran pengelolaan sampah tahun ini naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya Rp42,2 miliar.
Sementara, tahun ini total anggaran yang dialokasikan oleh Pemko Padang untuk pengelolaan sampah tersebut mencapai Rp91,5 miliar.
Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar mengatakan, pihaknya sengaja menaikkan anggaran pengelolaan sampah karena kondisi persampahan di Padang sudah mengkhawatirkan.
Namun begitu, Andree tidak menjelaskan lebih rinci pengunaam anggaran tersebut. Namun yang pasti, kata dia, pengelolaan sampah tahun ini akan melibatkan banyak pihak.
Sebab selain dalam bentuk dukungan dana, Pemkot Padang juga berkolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN), swasta, akademisi, dan pemerintah pusat.
Kerjasama ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan manajemen yang tepat dalam menangani permasalahan sampah.
“Kolaborasi berbagai pihak ini diharapkan melahirkan solusi agar sampah tidak lagi menjadi beban tetapi menjadi sumber daya yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” bebernya.
Ditambah lagi adanya program Kemenkeu Peduli Sampah, karena sejalan dengan komitmen daerah, pemerintah nasional, maupun kebijakan global dalam mewujudkan zero waste pada 2050.
Saat ini, Andree menyebutkan hampir 70 persen sampah di Kota Padang merupakan sampah organik. Sebanyak 63 persennya adalah sampah sisa makanan, 12,4 persen sampah plastik, dan sisanya dari jenis lain.
Bagi dia, butuh upaya keras dalam mengelola sampah di Kota Padang yang selama ini lebih dominan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dibanding diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.
Pengelolahan yang bernilai ekonomis itu, dilakukan menggunakan sistem Refuse Derived Fuel (RDF). Saat ini, fasilitas sistem ini tengah dibangun dengan proses lelang yang mencapai Rp107 miliar.
Hal ini penting mengingat kajian Balai Prasarana Permukiman, total produksi sampah di Kota Padang tergolong tinggi atau mencapai 440 ton per hari.
Nantinya, dengan konsep RDF itu, fasilitas yang dioperasikan mampu menangani sekitar 200 ton per hari.
Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadelan Fitra Masta menyebut, demi mendukung pengelolaan, pihaknya juga akan memperbaiki lokasi TPS di tiap kelurahan.
Tujuannya agar tidak ada timbulan sampah melebihi daya tampung sebelum di angkut ke lokasi TPA. Langkah ini melibatkan 43 Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS).
“Saat ini baru 43 LPS telah menandatangani perjanjian kontrak kerja terkait pengangkutan sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan akhir (TPA).”
“Targetnya, akhir Maret 2025 semua LPS dari 104 kelurahan di Kota Padang menjalin kerja sama penuh,” sebut Fadelan.
Ia mengungkapkan, sejak ada pengangkutan sampah langsung ke rumah warga dimaksud, jumlah sampah yang di buang pada sudut-sudut jalan sudah berkurang.
Sementara itu, saat kini jumlah sampah yang ada pada TPS hingga ke TPA hampir sama setiap harinya. Belum ada pengurangan.(*)
