PESSEL, KLIKPOSITIF- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar mendapat anggaran untuk penanganan jalan kabupaten di Kecamatan Silaut dari pemerintah pusat senilai Rp 39,3 miliar tahun ini.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga PUPR Pessel, Fahresi Eka Siska mengungkapkan, anggaran penanganan jalan kabupaten di Silaut tersebut merupakan fokus Pemkab Pessel dalam menuntaskan peningkatan jalan secara bertahap.
Melalui usulan yang dilakukan melalui Kementerian PUPR, pada tahun ini kabupaten yang berjuluk sejuta pesona itu mendapat anggaran senilai Rp 39,3 miliar khusus untuk Silaut. Anggaran itu bersumber dari Inpres Jalan Daerah atau IJD.
“Penanganannya melalui BPJN Sumbar. Sepanjang 7,1 kilometer dari anggaran Inpres Jalan Daerah atau IJD dari Kementerian PUPR,” ungkap Fahresi Eka Siska pada Katasumbar (grup Klikpositif), Selasa 11 Juni 2024.
Selain anggaran IJD atau Inpres Jalan Daerah dari pemerintah pusat, pada tahun ini Pemkab Pessel juga mendapat anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp16,7 miliar dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, khusus anggaran yang bersumber DBH difokuskan untuk penanganan jalan kabupaten di Kecamatan Air Pura dan Kecamatan Linggo Sari Baganti senilai Rp9,7 miliar, dan juga Kecamatan Lunang senilai Rp 7 miliar.
Menurutnya, pembagian anggaran ini sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas penanganan jalan kabupaten yang dibutuhkan pada tahun 2024 ini.
Khusus jalan Kecamatan Air Pura itu sepanjang 1,5 kilometer di Pasar Hilalang Sasok, dan di Linggo Sari Baganti 3 kilometer di Simpang Pasar Lama Pasar Punggasan, dan Kecamatan Lunang 3 kilometer di Sindang Lunang.
“Khusus DBH ruas yang dikerjakan yaitu, ruas jalan Pasar Hilalang Sasok Baqi Air Pura sepanjang dan Simpang Pasar Lama Pasar Punggasan 1 paket, dan Sidang 1 paket,” terangnya.
Lanjutnya, selain anggaran IJD dan DBH, pada 2024 ini Pemkab juga bakal meningkatkan pembangunan jalan kabupaten sepanjang 7,6 kilometer dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurutnya, peningkatan jalan melalui DAK ini sama dengan penanganan jalan yang dilaksanakan melalui IJD dan DBH, yakni melihat dari sisi kebutuhan dan skala prioritas.
“Kita melaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan ketersedian anggaran. Tidak ada tebang pilih. Jika ada tambahan anggaran, maka yang belum dilaksanakan akan diprioritaskan,” ujarnya.
