PADANG, KLIKPOSITIF – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mengingatkan optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal itu penting dilakukan agar bantuan pemerintah untuk jaminan kesejahteraan rakyat benar-benar tepat sasaran. Supardi mengingatkan hal itu dalam rapat koordinasi DTKS yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Padang, Rabu (16/3/2022).
Supardi menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait DTKS Penerima Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dalam mengoptimalkan pengelolaan DTKS. Dia berharap, optimalisasi yang dilakukan membuat DTKS semakin berkualitas sehingga keluhan masyarakat terkait pendataan tidak terjadi lagi.
“Selama ini masih ada keluhan terkait DTKS, kami apresiasi atas upaya optimalisasi yang dilakukan sehingga ke depan pengelolaan data semakin berkualitas dan penyaluran berbagai bantuan pemerintah semakin tepat sasaran,” ungkap Supardi.
Supardi menyentil, selama ini pendataan sering menimbulkan permasalahan. Terutama ketika ada bencana, dan adanya program-program bantuan dari pemerintah. Bahkan, ia mengungkap laporan KPK mengenai adanya sekitar 11 juta data secara nasional yang bermasalah dan harus direvisi.
Menurut pendapat Supardi, di antara penyebab timbulnya permasalahan dalam pendataan adalah kekurangtelitian pada tahap input. Ia berharap, diadakan pelatihan tambahan untuk SDM petugas agar lebih maksimal lagi dalam pengelolaan data. Lebih jauh, Supardi berharap, ke depan pengelolaan DTKS Provinsi Sumatera Barat bisa menjadi lebih baik lagi melalui berbagai upaya yang dilakukan.
Melalui koordinasi, pelatihan peningkatan SDM dan lainnya. “Harus dilakukan berbagai upaya agar input DTKS terkelola dengan lebih baik lagi sehingga data yang terhimpun sesuai dengan kondisi riil masyarakat yang terdata,” sarannya.
DTKS merupakan basis data PBI-JK yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun dan menyalurkan program bantuan atau jaminan sosial. Data tersebut juga diperlukan bagi kepentingan penyaluran bantuan pada situasi insidentil seperti kejadian bencana dan sebagainya.
