PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat layanan bantuan hukum yang mudah diakses masyarakat. Hal itu disampaikan pada peresmian 1.265 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan dan nagari sebagai upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Peresmian yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Senin (30/3/2026), tersebut dihadiri Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta para kepala daerah se-Sumbar, termasuk Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang juga menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam pembentukan Posbankum di wilayahnya.
Wawako Allex Saputra menyampaikan, keberadaan Posbankum di setiap kelurahan akan sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dalam memperoleh layanan konsultasi dan pendampingan hukum.
“Dengan adanya Posbankum, masyarakat tidak perlu lagi kesulitan mencari layanan bantuan hukum. Aksesnya kini semakin dekat dan mudah dijangkau,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemko Padang Panjang akan terus mendorong optimalisasi peran Posbankum, termasuk melalui pendekatan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.
Menurutnya, sinergi antara Posbankum dengan tokoh masyarakat, ninik mamak, dan alim ulama menjadi penting dalam mengedepankan penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah sebelum menempuh jalur hukum formal.
“Banyak persoalan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Posbankum dapat menjadi fasilitator edukasi dan mediasi hukum di tengah masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi mengimbau seluruh kepala daerah agar mengoptimalkan fungsi Posbankum sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pemko Padang Panjang menyatakan siap melakukan pengawasan dan dukungan agar Posbankum di setiap kelurahan dapat beroperasi secara aktif dan efektif.
Dengan diresmikannya Posbankum di seluruh wilayah Sumatera Barat, diharapkan tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
