KLIKPOSITIF- Pakar Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI), Dr. Rodi Chandra, mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) serta kontraktor pelaksana kegiatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan untuk terbuka kepada publik terkait penggunaan anggaran pemulihan pascabencana.
Rodi menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting seiring besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah terdampak bencana. Masyarakat perlu mengetahui alokasi, peruntukan, pelaksanaan hingga realisasi anggaran agar penggunaannya dapat diawasi bersama.
“TKD ini terutama diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana di Sumatera. Tentu penggunaannya harus jelas dan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dalam penanganan serta pemulihan pascabencana,” ungkapnya kepada KLIKPOSITIF.
Diketahui, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan sebesar Rp2,62 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut diperuntukkan mendukung percepatan pemulihan pascabencana, terutama pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Namun, berdasarkan hasil monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga 30 Oktober 2026, realisasi penggunaan anggaran tersebut baru mencapai Rp860 miliar atau sekitar 32,9 persen dari total alokasi.
TKD Tambahan merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di luar alokasi TKD reguler. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung kapasitas keuangan daerah dalam pemulihan pascabencana, pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan mendesak lainnya.
Menurut Rodi, Dinas PUTR Pessel sebagai salah satu instansi teknis yang menangani pembangunan infrastruktur perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai ada atau tidaknya kegiatan yang bersumber dari TKD Tambahan di daerah tersebut.
“Kalau memang tidak ada pos anggaran TKD Tambahan di Dinas PU Pessel, sampaikan secara terbuka kepada publik. Namun, jika ada, masyarakat juga berhak mengetahui berapa anggarannya, proyek apa saja yang dikerjakan, siapa kontraktor pelaksananya, serta bagaimana progres dan realisasi penggunaannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan tersebut juga harus mencakup informasi mengenai nilai kontrak pekerjaan, sumber pendanaan, lokasi kegiatan, jangka waktu pelaksanaan hingga perkembangan fisik proyek. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan.
Rodi mengingatkan, keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 9, badan publik diwajibkan mengumumkan informasi secara berkala, termasuk informasi mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan.
Selain itu, prinsip transparansi pengelolaan keuangan negara juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mewajibkan pemerintah daerah menyediakan dan mengumumkan informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Informasi tersebut paling sedikit mencakup penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
“Anggaran yang bersumber dari uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ini berkaitan dengan pemulihan pascabencana dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai publik tidak mendapatkan informasi mengenai bagaimana anggaran tersebut digunakan,” tegasnya.
Terpisah, KLIKPOSITIF telah berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas PUTR Pessel, Jaferi, terkait ada atau tidaknya alokasi TKD Tambahan untuk kegiatan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk rincian anggaran dan pelaksanaannya.
Konfirmasi telah disampaikan berulang kali melalui pesan WhatsApp. Wartawan juga telah mengirimkan surat tugas sebagai bagian dari proses konfirmasi. Namun, hingga berita ini diturunkan, Jaferi belum memberikan tanggapan.
KLIKPOSITIF tetap membuka ruang bagi Dinas PUTR Pessel untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi guna melengkapi informasi dalam pemberitaan ini.





