PADANG, KLIKPOSITIF- Ketua DPRD Padang, Muharlion menyorot soal kinerja Dinas PUPR dalam menangani jalan rusak, di kota itu.
Ia mengatakan, Dinas PUPR harus memiliki data yang jelas dalam penanganan jalan rusak di Kota Padang.
Menurutnya, jika anggarannya kurang, maka DPRD selaku lembaga budgeting akan siap untuk menambahnya.
“Ya, tentu itu harus kita anggarkan. Kalau kurang anggarannya kita tambah. Karena ‘kan’ sesuai dengan amanah undang-undang. Belanja infrastruktur itu ke depan 40 persen,” ungkapnya pada Klikpositif.
Ia menjelaskan, data soal jalan untuk memetakan kebutuhan anggaran sesuai kondisi riil. Diantaranya, supaya bisa lebih cepat dikerjakan melalui kegiatan operasional (OP).
Selain OP, pihaknya, juga siap untuk membahasnya bersama tim pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) -Perubahan. Jika harus tersebut memang diperlukan.
“Maka ke depan, kita minta data yang jelas juga dari PUPR. Mana jalan yang berlubang, yang perlu ditambah dana OP-nya. Karena itu yang lebih cepat. Kalau menunggu dibangun lewat (tahun berikutnya), itu prosesnya panjang,”
Lanjutnya, soal jalan rusak tersebut harus segera ditangani. Karena, jika tidak, tentu akan menimbulkan resiko. Selain resiko biayanya tinggi, juga soal resiko kecelakaan.
Namun, kendati demikian, pihaknya tetap harus butuh data riil untuk menyediakan anggaran infrastruktur jalan tersebut, baik soal berapa anggaran yang tersedia, dan berapa yang bisa tertangani.
“Insyaallah nanti akan kita bahas, di APBD perubahan bersama Pemko. Jadi nanti, dalam pembahasan KUA-nya, di Komisi III kita minta untuk mendalami,” terangnya.
Namun, lanjutnya, Pemko melalui Dinas PUPR, harus memiliki data yang jelas. Karena dari sana, DPRD Padang bisa melihat kebutuhan anggaran.
“Ya, sejauh ini jalan rusak di kota padang berapa, kemudian dana yang tersedia berapa dan berapa yang bisa kita tangani. Kalau masih kurang kita tambah,” ujarnya
