PADANG, KLIKPOSITIF – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Daerah (Forkompinda), Selasa, 2 Maret 2021.
Setelah Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Hermanto, Mahyeldi Ansharullah dan wakilnya Audy Joenaldi serta pejabat eselon Pemprov Sumbar mengunjungi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Anwarudin Sulistiyono.
Lalu rombongan tersebut mengunjungi Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Barat (Kabinda Sumbar).
“Kami ingin mempererat kerjasama dan koordinasi yang baik agar pemerintahan berjalan lancar,” ujarnya.
Tidak banyak yang dibicarakan dalam pertemuan itu, materi obrolan dari kedua pimpinan di Sumbar ini tak lebih dari bersilaturahmi sekaligus perkenalan. Disamping untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di Sumbar, juga dimaksudkan untuk bersinergi menyamakan langkah dan persepsi.
“Kita berharap dalam pertemuan ini, bisa terus bekerja sama dalam penegakan hukum dan mendukung program Pemerintah,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menyampaikan, setiap instansi sudah ada fungsi dan tugasnya masing-masing. Oleh karena perlu sinergitas dan komunikasi bersama.
“Semoga silaturahmi ini pertanda baik untuk kita semua untuk bisa terus memberikan yang terbaik untuk Sumbar,” ucapnya.
Sementara itu, Kajati Sumbar Anwarudin Sulistiyono mengatakan, membangun provinsi butuh kekompakan, kebersamaan dan dukung – mendukung.
“Kami siap mendukung kebijakan-kebijakan Pemprov Sumbar,” ungkapnya.
Selanjutnya, Kabinda Sumbar Suwondo R. Baskoro juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Sumbar, terutama dalam hal sharing informasi dan koordinasi. Sehingga hubungan serta kerja sama antara Pemprov Sumbar dan Binda Sumbar terus terjalin baik.
Menurutnya Sumbar Sumbar relatif kondusif dan aman dari isu Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah.
“Sampai saat ini Sumbar masih kondusif dan aman. Masyarakat tidak terganggu dengan SKB tersebut, namun cukup inten pemberitaan dari media,” kata Suwondo.
Selanjutnya ia juga melaporkan vaksinasi tahap kedua, sebagaimana diketahui vaksinasi ini akan menyasar pada petugas pelayanan publik. Ia pun menyarankan agar lebih di intenkan lagi.
“Dengan melihat posisi ini, kita perlu melakukan percepatan. Kita sudah harus menyiapkan skenario untuk pejabat publik sekaligus kelompok rentan, sehingga aktivitasnya bisa berjalan,” sebutnya. (*)
