KLIKPOSITIF – Bupati Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa membeberkan sejumlah masalah terkait pendidikan ke Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR RI).
Sejumlah masalah itu ia sampaikan di sela kunjungan Komisi X DPR RI ke daerah kepulauan di Sumatera Barat itu.
Ia mengatakan, tantangan geografis menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses pendidikan.
Dari total 13 SMA (12 negeri dan 1 swasta), 3 SMK negeri, serta 2 SLB swasta di Mentawai, mayoritas berada di lokasi yang terpencil.
“Banyak siswa harus menempuh perjalanan menggunakan boat untuk bisa bersekolah.”
“Di samping itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan sangat terbatas, sehingga kualitas pembelajaran pun belum bisa maksimal,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Mentawai.
Menurut dia, salah satu strategi yang diusulkan adalah memperluas akses bagi putra-putri Mentawai untuk diterima melalui jalur pendidikan kedinasan.
“Ini langkah penting agar mereka bisa kembali membangun kampung halamannya dengan bekal ilmu dan kompetensi yang mumpuni,” sebut dia.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menilai meskipun alokasi 20 persen dari APBN secara nominal telah terpenuhi.
Menurutnya, sebagian besar dana tersebut masih terserap untuk pembayaran gaji tenaga pendidik dan biaya operasional.
“Akibatnya, anggaran yang benar-benar menyentuh peningkatan kualitas pendidikan, terutama di wilayah 3T seperti Mentawai, sangat terbatas.”
“Ini yang menjadi catatan penting, karena anggaran besar belum tentu berdampak langsung pada mutu dan akses pendidikan,” pungkasnya kemudian.(*)
