KLIKPOSITIF- Dugaan kasus keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mendapat sorotan dari akademisi.
Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan menyebabkan ratusan siswa mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan MBG. Jumlah siswa terdampak bahkan sempat dilaporkan mencapai 237 orang berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.
Menyikapi kejadian tersebut, akademisi Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI), Prof. Dr. Rodi Chandra, meminta pemerintah tidak hanya menghentikan sementara operasional dapur yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.
Menurutnya, kasus keracunan MBG harus diusut secara menyeluruh. Evaluasi tidak boleh hanya diarahkan pada kesalahan teknis pengelolaan dapur.
“Menilik kejadian MBG di Agam yang mengakibatkan keracunan ratusan siswa, jangan hanya dilihat kesalahan dari sistem pengelolaan dapur saja. Ini harus diusut secara utuh dan menyeluruh,” katanya.
Ia menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian khusus seluruh pihak, terutama pengelola dapur, aparat penegak hukum (APH), serta pemerintah sebagai pihak yang menjalankan program MBG.
Rodi mengatakan, pemerintah perlu melihat kembali seluruh sistem pengelolaan MBG. Mulai dari proses penyediaan bahan makanan, pengolahan, pemeriksaan kualitas makanan, hingga distribusi kepada siswa.
Menurutnya, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi dan unsur pengawasan lainnya seharusnya mampu memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
“Jangan hanya tindakan sampai penghentian sementara pada dapur tersebut, tetapi harus evaluasi total. Kalau perlu dipermanenkan (penghentiannya) dan diminta pertanggungjawabannya,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh dapur pengelola MBG di wilayah tersebut diperiksa dan dievaluasi. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Selain persoalan pengelolaan, Rodi menilai dampak kesehatan terhadap anak-anak yang mengalami dugaan keracunan juga tidak boleh dianggap sepele.
Menurutnya, gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak aman tidak hanya berdampak pada kondisi anak saat kejadian, tetapi berpotensi memengaruhi kesehatan mereka setelahnya.
“Ini juga menjadi bukti bahwa sistem dalam dapur MBG tersebut belum bekerja dengan baik dan terstruktur,” katanya.
Rodi menegaskan, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk meninjau kembali mekanisme pengawasan dan pengelolaan anggaran.
“Program ini harus diriset dan dievaluasi kembali secara menyeluruh. Jangan sampai kejadian seperti di Palupuh terulang lagi,” pungkasnya.
