PADANG, KLIKPOSITIF — Perempuan dan anak yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, kini mendapat dukungan layanan perlindungan melalui aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Kehadiran pos ini diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pendampingan sekaligus memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi selama menjalani masa pemulihan pascabencana.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia meresmikan aktivasi Pos SAPA di Huntara Lubuk Buaya, Jumat (16/10/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan sekaligus mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi calon petugas Pos SAPA yang berlangsung di Kantor Camat Koto Tangah. Sebanyak delapan calon petugas dari unsur Aisyiyah mengikuti pembekalan untuk mempersiapkan diri dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak, terutama mereka yang masih tinggal di hunian sementara.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, mengatakan, aktivasi Pos SAPA menjadi langkah strategis untuk mendekatkan layanan perlindungan kepada masyarakat, khususnya setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
Menurut dia, kebutuhan perlindungan perempuan dan anak tidak berhenti ketika situasi darurat dinyatakan berakhir. Dalam masa pemulihan, masyarakat yang tinggal di huntara tetap membutuhkan perhatian dan pendampingan agar dapat menjalani kehidupan dengan aman, termasuk ketika menghadapi persoalan kekerasan maupun berbagai bentuk kerentanan lainnya.
Karena itu, keberadaan Pos SAPA diharapkan menjadi salah satu pintu akses bagi perempuan dan anak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, serta mendapatkan pendampingan sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, tokoh agama, hingga kader di tingkat kelurahan, untuk aktif mewujudkan Pos SAPA sebagai mata dan telinga kita bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak,” ujar Boby.
Ia menekankan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang aman dan responsif terhadap persoalan perempuan dan anak. Dengan dukungan berbagai unsur di tingkat lokal, potensi persoalan diharapkan dapat dikenali lebih dini sehingga penanganannya bisa dilakukan secara tepat.
Menurut Boby, delapan calon petugas dari unsur Aisyiyah yang mengikuti bimtek akan dibekali pemahaman mengenai pencegahan kekerasan, penerimaan pengaduan, serta mekanisme rujukan dan pendampingan. Materi tersebut menjadi bekal penting agar petugas memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menerima laporan atau menemukan perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.
Selain memahami prosedur pelayanan, para calon petugas juga diharapkan memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi situasi pascabencana. Pengalaman menghadapi bencana dan tinggal di hunian sementara dapat menghadirkan beragam kebutuhan, sehingga pelayanan perlu dilakukan dengan pendekatan yang empatik, responsif, dan tetap memperhatikan keamanan serta kenyamanan penerima layanan.
“Khusus kepada petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA ini, kami titipkan amanah yang mulia. Berikanlah pelayanan terbaik bagi korban yang berada di huntara dengan empati yang tinggi dan responsif,” katanya.
Boby berharap, para petugas tidak hanya memahami aspek teknis pelayanan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan dapat merasa lebih nyaman untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi dan memperoleh informasi mengenai akses perlindungan yang tersedia.
Sementara itu, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, menjelaskan bahwa aktivasi Pos SAPA merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memastikan keberlanjutan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak terdampak bencana, terutama mereka yang masih menempati hunian sementara di Kota Padang.
Menurut Dianawati, kelompok rentan memerlukan perhatian berkelanjutan selama proses pemulihan berlangsung. Oleh sebab itu, keberadaan layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat diharapkan dapat membantu perempuan dan anak memperoleh pendampingan tanpa harus menghadapi kesulitan dalam menjangkau layanan perlindungan.
“Harapan kami, dengan adanya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini, perempuan dan anak yang berada di Huntara Kota Padang mendapatkan layanan dan perlindungan yang maksimal selama mereka tinggal di hunian sementara,” ujar Dianawati.
Ia menambahkan, pelaksanaan bimtek merupakan tahapan penting sebelum para calon petugas mulai menjalankan pelayanan. Pembekalan ini diperlukan agar mereka memahami mekanisme kerja Pos SAPA, mulai dari menerima pengaduan hingga mengarahkan masyarakat kepada layanan lanjutan sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
Dengan pemahaman tersebut, petugas diharapkan mampu memberikan respons yang tepat ketika menerima pengaduan, sekaligus mengetahui langkah yang harus ditempuh apabila suatu kasus membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh pihak atau lembaga terkait.
“Harapan kami, bimtek ini akan diikuti oleh calon petugas SAPA sehingga pada saat pelaksanaan pemberian layanan, teman-teman petugas sudah dapat memberikan layanan yang terbaik bagi perempuan dan anak di kawasan Huntara Kota Padang,” tuturnya.
Pelaksanaan bimtek bagi delapan calon petugas dari unsur Aisyiyah juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mendukung operasional Pos SAPA. Kesiapan petugas dinilai penting agar layanan yang diberikan tidak hanya mudah dijangkau, tetapi juga berjalan sesuai mekanisme dan kebutuhan masyarakat.
Aktivasi Pos SAPA di Huntara Lubuk Buaya sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan tersedianya fasilitas layanan, tetapi juga membangun dukungan di lingkungan masyarakat agar kelompok rentan mengetahui ke mana harus mencari pertolongan ketika menghadapi persoalan.
Melalui keberadaan Pos SAPA dan pembekalan bagi calon petugas, layanan perlindungan diharapkan semakin dekat dengan perempuan dan anak yang tinggal di huntara. Upaya ini menjadi bagian dari pemulihan pascabencana yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga pada keamanan, pendampingan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat selama menjalani masa transisi menuju kehidupan yang lebih baik.
