PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang memperkuat kesiapan produksi dan rantai pasok bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini dilakukan melalui pendataan ketersediaan produk pertanian, pengujian kualitas bahan pangan, hingga penyiapan sistem distribusi yang melibatkan UMKM dan pedagang lokal.
Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Produksi dan Rantai Pasok Produk Pertanian untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang, yang digelar di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aia Pacah, Kamis (22/10/2026).
FGD tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Prof. James Hellyward, Ketua GAPEMBI Agung Adhitya Lingga, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani, serta Sekretaris Satgas MBG Kota Padang Alfiadi.
Pembahasan difokuskan pada kesiapan pasokan bahan pangan yang dibutuhkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk ketersediaan produk pertanian, kualitas komoditas, mekanisme distribusi, serta peluang keterlibatan pelaku usaha lokal dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, mengatakan penguatan rantai pasok menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan kebutuhan bahan pangan bagi pelaksanaan MBG dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Menurutnya, ketersediaan bahan pangan harus didukung sistem distribusi yang baik, data yang akurat, serta jaminan kualitas produk. Dengan demikian, kebutuhan SPPG dapat dipenuhi sesuai kebutuhan, sekaligus membuka peluang bagi petani, UMKM, dan pedagang lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
“Melalui FGD ini, kita ingin memastikan rantai pasok bahan pangan untuk kebutuhan MBG berjalan dengan baik. Pendataan, pengujian, dan survei dilakukan untuk mengetahui ketersediaan serta kualitas bahan pangan yang dibutuhkan SPPG. Kita juga ingin agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh UMKM dan pedagang lokal di Kota Padang,” ujar Raju.
Ia menambahkan, keterlibatan pelaku usaha lokal perlu didukung dengan sistem penyediaan dan distribusi bahan pangan yang terorganisasi. Hal ini penting agar kebutuhan program dapat dipenuhi secara konsisten, sementara manfaat ekonominya juga dirasakan masyarakat setempat.
Salah satu upaya yang tengah direncanakan Pemerintah Kota Padang adalah menyediakan pasar yang higienis, halal, dan memenuhi standar kesehatan. Lokasi tersebut diharapkan menjadi tempat penjualan bahan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan SPPG dengan tetap memperhatikan aspek kebersihan, keamanan, dan kualitas produk.
“Kita sedang mengupayakan penyediaan pasar yang higienis, halal, dan memenuhi standar kesehatan. Dengan adanya lokasi khusus yang didukung pengawasan Satgas Pangan Aman, kita berharap bahan pangan yang dijual benar-benar terjamin kebersihan, keamanan, dan kualitasnya,” kata Raju.
Keberadaan lokasi penjualan khusus tersebut diharapkan memudahkan proses pengawasan terhadap bahan pangan yang beredar. Selain memastikan produk memenuhi persyaratan kesehatan dan kehalalan, sistem ini juga diharapkan membantu mempertemukan pemasok lokal dengan SPPG yang membutuhkan pasokan secara rutin.
Dinas Pertanian dan LPPM Unand Petakan Kesiapan Pasokan
Untuk mengetahui kesiapan produksi dan distribusi bahan pangan di Kota Padang, Dinas Pertanian Kota Padang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas (Unand) melakukan pendataan, pengujian, dan survei rantai pasok.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai ketersediaan komoditas pertanian, kualitas bahan pangan, serta kemampuan pemasok dalam memenuhi kebutuhan SPPG. Hasil pendataan dan survei diharapkan menjadi dasar dalam menyusun langkah penguatan rantai pasok yang sesuai dengan kebutuhan program MBG.
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, mengatakan kerja sama dengan LPPM Unand dilakukan untuk memetakan kesiapan rantai pasok sekaligus mengidentifikasi potensi produk pertanian dan bahan pangan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
“Melalui kerja sama dengan LPPM Unand, kita melakukan pendataan dan survei untuk melihat kesiapan rantai pasok bahan pangan di Kota Padang. Harapannya, kebutuhan SPPG dapat terpenuhi dengan baik melalui produk pertanian dan bahan pangan dari UMKM serta pedagang lokal,” ujar Yoice.
Menurutnya, pemetaan tersebut penting untuk mengetahui potensi pasokan yang tersedia sekaligus melihat kebutuhan penguatan pada aspek produksi, kualitas, dan distribusi. Dengan informasi yang lebih terukur, upaya pemenuhan kebutuhan pangan SPPG dapat direncanakan secara lebih terarah.
Penguatan rantai pasok juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, pemasok bahan pangan, dan pengelola layanan pemenuhan gizi. Koordinasi ini diperlukan agar kebutuhan SPPG dapat disesuaikan dengan ketersediaan komoditas di daerah serta kemampuan pemasok dalam menjaga kontinuitas pasokan.
Buka Peluang Ekonomi bagi UMKM dan Pedagang Lokal
Selain memastikan ketersediaan bahan pangan, FGD tersebut turut menyoroti peluang ekonomi yang dapat tumbuh dari pelaksanaan program MBG. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah dan frekuensi tertentu berpotensi membuka pasar bagi produk pertanian, hasil usaha pangan, serta komoditas yang diperdagangkan pelaku usaha lokal.
Pemerintah Kota Padang mendorong agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan UMKM dan pedagang lokal melalui mekanisme pengadaan dan distribusi yang terorganisasi. Dengan begitu, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Keterlibatan pelaku usaha lokal perlu ditopang dengan kesiapan pasokan, mutu produk, serta kemampuan memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan koordinasi antara pemasok dan SPPG diperlukan agar proses distribusi berjalan efektif dan bahan pangan yang dibutuhkan tersedia sesuai kebutuhan.
Pemerintah daerah juga mendorong penguatan Satgas Pangan Aman untuk mendukung pengawasan terhadap bahan pangan yang dipasarkan. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahan pangan memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kehalalan sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan program MBG.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Padang berharap terbangun sistem rantai pasok pangan yang lebih terintegrasi, mulai dari pemetaan produksi, pendataan pemasok, pemeriksaan kualitas, hingga distribusi kepada SPPG.
Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pangan untuk program MBG sekaligus memperluas keterlibatan petani, UMKM, dan pedagang lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kota Padang.
