KLIKPOSITIF – Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi menilai kepala daerah baru, pemenang Pilkada 2024 menjadi korban atas efisiensi anggaran.
Kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 itu memangkas anggaran pada banyak sektor, salah satunya pembangunan.
Menurut dia, pemotongan tersebut membuat kepala daerah yang baru akan sulit mengembangkan janji politiknya selama 5 tahun kedepan.
“Janji Kepala Daerah terpilih ini adalah keniscayaan, yang harus dilakukan karena bagaimanapun ini juga menjadi catatan publik terkait dengan Pilkada.”
“Namun di sisi kepala daerahnya, mau tidak mau (program) harus dipenuhi. Pertanyaannya di tengah efisiensi ini bisa terlaksana? bisa saja tergantung dengan skala prioritas,” katanya pada Klikpositif.
Asrinaldi menuturkan, kendati efisiensi anggaran dari pemerintahan pusat memangkas program banyak sektor, kepala daerah bisa mempertimbangkan pelaksanaan program yang populis.
“Mau tidak mau kepala daerah harus bisa memprioritaskan (program) terutama yang bersifat populis. Sebab itu akan menjadi sorotan,” bebernya.
“Yang bersifat pembangunan, proyek mercusuar, saya pikir akan dihentikan (oleh kepala daerah yang baru),” imbuhnya kemudian.
Selain pengembangan program yang berasal dari janji politik kepala daerah baru, Asrinaldi juga menilai, kepala daerah incumbent turut kebagian dampaknya.
Sebab bagi dia, dengan pemangkasan ini, kepala daerah incumbent juga akan kesulitan mengembangkan program yang dicanangkan pada periode sebelumnya.
Kemudian untuk daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang baru, akan sulit pula untuk melanjutkan program kerja kepala daerah yang lama.
“Bagaimana dengan janji kepala daerah sebelumnya, saya pikir tidak ada hubungannya dengan hari ini.”
“Sepanjang dia bersinggungan dengan janji kepala daerah terpilih, itu mungkin akan dilaksanakan,” jelas Asrinaldi.
Tapi dengan kondisi saat ini, Asrinaldi pesimis kepala daerah baru mau mengambil resiko atas pelaksanaan program daerah.
“Apalagi itu lebih pada pemenuhan kepentingan kepala daerah yang lama, kecuali sudah terlaksana, anggarannya tersedia itu akan diselesaikan.”
“Tapi apakah akan dikembangkan saya pikir juga tidak. Itu bagian dari strategi kepala daerah, karena mereka juga tidak mau terjebak dengan persoalan hukum,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo baru-baru ini mengambil kebijakan yang mendapat sorotan tajam dari publik, yakni pemangkasan anggaran.
Pemangkasan anggaran yang terjadi hampir pada semua Kementerian dan Lembaga itu dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Adapun program Makan Bergizi Gratis tersebut, merupakan janji politik
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pemilihan Presiden 2024 lalu.(*)
