TANAHDATAR, KLIKPOSITIF – Pemerintah menargetkan Pendapatan daerah Tanah Datar pada Perubahan APBD 2022 sebesar Rp1,182 triliun.
Jumlah tersebut naik sebesar Rp21,575 miliar (1,86 persen) dari pendapatan APBD induk sebesar Rp1,16 triliun.
“Pendapatan daerah berfungsi untuk membiayai pelaksanaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah,” kata Bupati Tanah Datar Eka Putra.
Bupati menyebut hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar tentang penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2022 di Aula Dewan, Jumat, 2 September 2022.
Bupati Eka menyampaikan, Pemerintah menganggarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp124,394 miliar.
Jika membandingkan dengan APBD induk Rp116,928 miliar, anggaran itu naik sebesar Rp7,465 miliar (6,39 persen).
Untuk pendapatan transfer, pemerintah menganggarkannya sebesar Rp1,053 triliun.
Jika membandingkannya dengan APBD induk sebesar Rp1,039 triliun, jumlah itu naik sebesar Rp14,22 miliar (1,37 persen).
Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa hibah dari pemerintah pusat anggarannya sebesar Rp4,179 miliar.
Jumlah itu menurun sebesar Rp110,905 miliar (2,59 persen) bila dibandingkan APBD induk sebesar Rp4,29 miliar.
Eka menjelaskan untuk anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD 2022 mengalami kenaikan.
Jumlah kenaiakan itu sebesar Rp71,771 miliar (6 persen) dari Rp1,212 triliun menjadi Rp1,282 triliun.
Untuk rancangan anggaran pembiayaan daerah mengalami penambahan sebesar Rp60,294 miliar (118 persen) dari Rp51,301 miliar menjadi Rp111,596 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah anggarannya sebesar Rp10,099 miliar untuk penambahan penyertaan modal Pemkab Tanah Datar.
Jadwal Agenda Selanjutnya
Sementara itu, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi mengatakan penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2022 ini diawali dengan penyusunan dan pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) antara DPRD dengan Pemkab.
Ia menyebut pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2022 akan berlanjut dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi pada Senin 5 September 2022.
Kemudian tanggapan bupati atas pandangan umum fraksi pada Rabu 7 September 2022, setelah itu persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
Ketua DPRD Rony Mulyadi memimpin rapat tersebut.
Selain itu juga ada Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra, serta 22 Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda Iqbal Ramadi Payana, Sekwan Yuhardi, dan pimpinan OPD.
