PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya melakukan berbagai terobosan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah dinamika fiskal yang terjadi. Salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif yang tidak membebani masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menyampaikan jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, di Padang, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas perhatian, masukan, dan dukungan yang diberikan terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Sumbar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Gubernur, berbagai pertanyaan, pendalaman, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan daerah serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penting bagi kami dalam pembahasan lebih lanjut bersama komisi dan perangkat daerah. Hal ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Ia mengungkap, salah satu aspek yang mendapat perhatian serius dalam pandangan umum fraksi adalah tentang pengelolaan aset daerah. Sebagian besar fraksi menilai aset pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah apabila dikelola secara lebih tertib, produktif, dan berorientasi pada manfaat ekonomi.
Mahyeldi mengatakan, selama ini perhatian terhadap pengelolaan aset, memang belum seoptimal pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, berbagai masukan DPRD terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
Selain optimalisasi aset, Gubernur menyebut, daerah perlu segera menghadirkan inovasi dalam pembiayaan pembangunan mengingat kapasitas fiskal daerah yang semakin terbatas dari tahun ke tahun. Guna merespon kondisi tersebut, Mahyeldi mengaku saat ini Pemprov Sumbar tengah menyiapkan creative finacing untuk alternatif pembiayaan pembangunan melalui instrumen Sukuk dan obligasi daerah.
Ia menjelaskan, Sumbar menjadi salah satu daerah yang terdepan dalam mempersiapkan implementasi Sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan di Indonesia. Bahkan, kesiapan tersebut mendapat perhatian dari Islamic Development Bank (IsDB) yang mengundangnya untuk mempelajari dan melihat langsung praktik-praktik creative finacing untuk pembiayaan pembangunan di Jepang.
“Kita perlu mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan. Sukuk menjadi salah satu instrumen yang kita siapkan agar pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD memiliki keterbatasan,” kata Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyoroti besarnya potensi remitansi masyarakat perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun. Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah apabila mampu dikelola dan diarahkan untuk mendukung pembangunan melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan nagari.
Ia menegaskan, di tengah berbagai kebijakan efisiensi dan penyesuaian fiskal nasional, daerah dituntut semakin kreatif dalam menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh berhenti. Meskipun kondisi anggaran mengalami fluktuasi, pemerintah daerah bersama DPRD harus terus menghadirkan berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.
