PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diterima Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dari Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Jumat (29/5/2026), bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada tujuh kepala daerah lainnya di Sumbar.
Capaian ini menjadi raihan WTP ke-13 bagi Pemko Padang dan ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Prestasi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga kualitas tata kelola keuangan secara akuntabel dan transparan.
Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar, serta sejumlah kepala daerah di Sumatera Barat.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemko Padang dan tim BPK Sumbar yang telah bersinergi selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, opini WTP bukan hanya sekadar capaian administratif, melainkan indikator penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
“Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Kami ingin memastikan capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi anggaran demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Maigus Nasir.
Ia menegaskan, Pemko Padang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) “Padang Amanah” yang menjadi fokus pemerintahan bersama Wali Kota Padang Fadly Amran.
Menurut Maigus, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini merupakan implementasi dari Progul Padang Amanah,” katanya.
Lebih lanjut, ia memastikan seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan berkelanjutan di berbagai sektor pemerintahan. Mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami siap menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Semoga komunikasi antara Pemko Padang dan BPK terus terjaga dalam penyempurnaan laporan keuangan daerah,” tambahnya.
Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra menegaskan bahwa opini WTP yang diberikan kepada pemerintah daerah menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan memperkuat pengawasan internal.
“Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel. Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di tahun anggaran 2025, semoga dapat terus dipertahankan,” ujar Sudarminto.
