PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang terus memperkuat langkah konkret dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) demi mewujudkan target zero ATS pada 2029. Salah satu upaya strategis yang dilakukan yakni melalui Workshop Peningkatan Kompetensi Operator ATS Kelurahan se-Kota Padang yang digelar di Ruang Suhaimi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova beserta jajaran, operator ATS dari 104 kelurahan se-Kota Padang, serta Tim Pencegahan dan Penanggulangan ATS Disdikbud Kota Padang.
Workshop berlangsung penuh antusias. Para operator ATS yang menjadi ujung tombak pendataan dan penanganan anak putus sekolah dibekali pemahaman teknis, strategi pendampingan masyarakat, hingga penguatan koordinasi lintas wilayah agar penanganan ATS berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa persoalan Anak Tidak Sekolah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan tidak boleh ada anak yang kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan.
“Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama karena setiap anak memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak,” ujar Maigus Nasir dalam sambutannya.
Ia menyebutkan, melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau, Pemko Padang terus mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, religius, dan berdaya saing sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat.
Maigus juga mengungkapkan bahwa jumlah ATS di Kota Padang saat ini tercatat sebanyak 6.615 anak. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7.178 anak. Meski demikian, ia menilai penanganan ATS masih membutuhkan kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak agar angka tersebut terus ditekan hingga mencapai nol pada 2029.
Menurutnya, keberhasilan penanganan ATS tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah.
“Camat, lurah, hingga RT/RW harus aktif melakukan pendataan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan bagi anak,” katanya.
Ia menambahkan, operator ATS memiliki peran strategis karena tidak hanya bertugas melakukan pendataan administrasi, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memberikan pendekatan persuasif kepada keluarga anak yang putus sekolah.
“Operator ATS tidak hanya bertugas melakukan pendataan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada keluarga agar anak tetap melanjutkan pendidikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai intervensi dalam menangani ATS di Kota Padang. Upaya tersebut dilakukan melalui bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, hingga penyediaan akses pendidikan formal maupun nonformal bagi anak-anak yang terkendala melanjutkan sekolah.
Menurut Yopi, banyak faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, mulai dari persoalan ekonomi keluarga, administrasi kependudukan, hingga rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyentuh langsung akar persoalan di masyarakat.
“Dalam menangani ATS di Kota Padang pihaknya terus melakukan berbagai intervensi mulai dari bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, hingga penyediaan jalur pendidikan formal maupun nonformal,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kepada pihak kelurahan apabila menemukan anak usia sekolah yang mengalami kendala pendidikan akibat persoalan biaya maupun faktor lainnya.
“Masyarakat diminta segera melaporkan kepada lurah apabila terdapat anak yang ingin sekolah namun terkendala biaya agar pemerintah dapat segera mencarikan solusi,” katanya.
Workshop tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang dalam memperkuat sistem penanganan ATS secara menyeluruh. Dengan peningkatan kapasitas operator ATS hingga tingkat kelurahan, pemerintah berharap proses pendataan, pendampingan, dan pengembalian anak ke bangku pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Melalui sinergi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, Pemko Padang optimistis target zero ATS pada 2029 dapat diwujudkan demi menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas dan berdaya saing di masa depan.
