PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Terpusat di kawasan Sungkai sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan dan penataan kembali kehidupan masyarakat yang terdampak bencana. Sebanyak 183 unit rumah akan dibangun di kawasan tersebut dengan dukungan langsung dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Padang Tri Hadiyanto mengatakan, persiapan pembangunan Huntap Terpusat Sungkai saat ini terus dikebut, terutama pada tahapan penyiapan lahan. Pemko Padang mengambil tanggung jawab dalam proses pembersihan lahan atau land clearing sebagai bagian dari kesiapan kawasan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.
“ Terkait dengan penyediaan huntap, kita juga ada huntap terpusat yang akan kita bangun di Sungkai. Untuk pembangunan huntap di Sungkai, Alhamdulillah kita mendapat bantuan langsung dari Kementerian PKP sebanyak 183 unit lengkap dengan PSU-nya: jalannya, drainasenya, jaringan air minumnya, jaringan listriknya,” kata Tri Hadiyanto di Kantor Disperkim Kota Padang, Jumat (31/7/2026).
Menurut Tri, dukungan pemerintah pusat tersebut tidak hanya berupa bangunan rumah, tetapi juga telah mencakup penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kawasan secara lengkap. Dengan demikian, pembangunan Huntap Sungkai diproyeksikan menjadi kawasan hunian yang dilengkapi infrastruktur dasar sehingga dapat mendukung kelayakan dan kenyamanan masyarakat yang nantinya menempati rumah tersebut.
PSU yang menjadi bagian dari dukungan Kementerian PKP itu meliputi akses jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan air minum hingga jaringan listrik. Kelengkapan tersebut menjadi komponen penting dalam pembangunan kawasan hunian, terutama bagi masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan tempat tinggal yang tidak hanya permanen, tetapi juga memiliki dukungan infrastruktur dasar yang memadai.
Sementara itu, Pemko Padang mengambil peran dalam memastikan lahan siap digunakan untuk pembangunan. Proses land clearing di kawasan Sungkai kini telah berjalan di lapangan. Pemko juga memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan sumber air sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan kawasan Huntap tersebut.
“Kita dari pihak Pemko punya kewajiban untuk melakukan land clearing dan Alhamdulillah sekarang sedang kita lakukan land clearing—dan juga menyediakan sumber airnya,” ujar Tri.
Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi terakhir dengan Kementerian PKP, pekerjaan fisik pembangunan rumah di kawasan Sungkai dijadwalkan mulai pada awal September 2026. Dengan jadwal tersebut, Pemko Padang menargetkan seluruh proses pembangunan 183 unit Huntap Terpusat Sungkai dapat dituntaskan pada akhir tahun ini.
“Informasi terakhir yang kita dapatkan dari Kementerian, pembangunan akan dimulai di awal bulan September dan insyaAllah tahun ini akan selesai. Sehingga di Sungkai ini, di akhir tahun nanti akan tersedia 183 unit huntap yang dibantu oleh Kementerian PKP,” katanya.
Pembangunan Huntap Terpusat Sungkai menjadi bagian penting dari agenda Pemko Padang dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah daerah sebelumnya telah memetakan kebutuhan hunian tetap yang harus disediakan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan layak.
Mengacu pada SK 119, total kebutuhan Huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 183 unit akan dibangun secara terpusat di kawasan Sungkai, sedangkan 340 unit lainnya direncanakan berada di kawasan Balai Gadang.
“Total kebutuhan kita untuk Huntap sesuai dengan SK 119 itu sebanyak 523 unit. Kita rencanakan, 183 di Sungkai dan 340 ada di daerah Balai Gadang,” tutur Tri.
Untuk pembangunan Huntap di Balai Gadang, Pemko Padang juga menyiapkan skema kolaborasi dengan pihak lain. Pembangunan fisik rumah sebanyak 340 unit di kawasan tersebut akan mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Sementara Pemko Padang mengambil tanggung jawab dalam penyediaan PSU kawasan.
“ Khusus untuk yang di Balai Gadang bangunannya dibantu Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara dari pihak Pemko menyediakan PSU-nya, baik itu jalan-jalannya, drainase, dan kebutuhan lain,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, pemenuhan 523 unit Huntap di Kota Padang tidak hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan, melainkan dibangun melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga sosial. Kolaborasi ini menjadi strategi penting untuk mempercepat penyediaan hunian permanen bagi masyarakat yang masih membutuhkan tempat tinggal pascabencana.
Tri menegaskan, pembangunan Huntap Terpusat Sungkai merupakan bagian dari komitmen Pemko Padang untuk memastikan penanganan pascabencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga proses pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat.
Kesiapan lahan menjadi salah satu faktor utama yang kini menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, proses land clearing terus dilakukan agar ketika pekerjaan konstruksi dimulai pada awal September, kawasan tersebut telah siap dan tidak lagi terkendala persoalan dasar terkait kondisi lahan.
Di sisi lain, kelengkapan PSU yang menjadi bagian dari bantuan Kementerian PKP diharapkan dapat mempercepat terbentuknya kawasan hunian yang layak. Infrastruktur jalan, drainase, air minum dan listrik akan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kawasan setelah rumah-rumah tersebut selesai dibangun dan ditempati masyarakat.
Pemko Padang juga memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk menjaga kesesuaian tahapan pembangunan di lapangan dengan jadwal yang telah direncanakan. Dengan target pembangunan dimulai pada September dan selesai pada akhir 2026, Huntap Sungkai diharapkan dapat segera memberikan kepastian tempat tinggal bagi 183 keluarga penerima manfaat.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, akhir tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Kota Padang. Sebanyak 183 unit Huntap di Sungkai akan menjadi bagian dari total 523 unit hunian tetap yang dipersiapkan pemerintah melalui dukungan lintas pihak.
Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan upaya Pemko Padang membangun penanganan pascabencana secara lebih terintegrasi. Tidak sekadar menyediakan rumah, pemerintah juga memastikan kawasan hunian dilengkapi infrastruktur dasar serta didukung kesiapan lahan dan sumber air.
Melalui sinergi antara Pemko Padang, Kementerian PKP dan Yayasan Buddha Tzu Chi, pemenuhan kebutuhan Huntap di Kota Padang diharapkan dapat terus bergerak sesuai target. Pemerintah pun menempatkan penyediaan hunian tetap sebagai bagian dari agenda pemulihan masyarakat sekaligus upaya membangun kawasan permukiman yang lebih aman, layak dan berkelanjutan bagi warga terdampak bencana.
