PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang mendorong pengembangan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih terencana.
Upaya tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI), Deddy Indrasetiawan, beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang untuk membahas berbagai peluang investasi sektor perumahan, percepatan pengurangan angka backlog atau kekurangan kebutuhan rumah, hingga penguatan kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi kondusif bagi pengembangan kawasan hunian di Kota Padang.
Salah satu gagasan strategis yang dibicarakan adalah pengembangan kawasan kota satelit. Konsep ini diarahkan untuk menghadirkan kawasan permukiman yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan unit rumah, tetapi juga dilengkapi dukungan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) sehingga mampu membentuk lingkungan hunian yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan.
Dalam skema tersebut, pihak pengembang berperan menyediakan kawasan hunian, sedangkan pemerintah daerah mendukung pembangunan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Dengan pembagian peran tersebut, pengembangan perumahan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Fadly Amran mengatakan, Pemko Padang menyambut baik sinergi dengan APERSI, terutama dalam menghadapi perkembangan Kota Padang menuju kota metropolitan. Menurutnya, pertumbuhan perkotaan perlu diikuti dengan kesiapan penyediaan hunian yang memadai, terjangkau, serta didukung infrastruktur dan fasilitas publik.
“Kami menyambut baik sinergi APERSI dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang seiring perkembangan Kota Padang menuju kota metropolitan. Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian, baik melalui program rumah subsidi maupun skema perumahan lainnya,” ujar Fadly.
Ia menegaskan, investasi sektor perumahan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, pengembangan kawasan tidak boleh hanya mengejar jumlah unit rumah yang dibangun. Aspek kelayakan lingkungan, ketersediaan fasilitas publik, serta kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian bersama.
Karena itu, Fadly mendorong APERSI untuk terus memperkuat kontribusinya dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kolaborasi antara pemerintah dan pengembang dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat.
Selain membahas peluang investasi dan pengembangan kawasan baru, audiensi tersebut juga menyoroti persoalan legalitas serta pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan perumahan.
Fadly meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar melakukan pendataan secara menyeluruh sekaligus menyusun target penyelesaian sertifikasi fasos dan fasum secara terukur. Langkah ini diperlukan agar keberadaan fasilitas publik di kawasan perumahan memiliki kepastian administrasi dan hukum sehingga dapat dimanfaatkan serta dikelola secara optimal.
“Saya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun pendataan dan target penyelesaian sertifikasi fasum-fasos secara terukur. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang juga perlu diperkuat agar persoalan yang selama ini menghambat pembangunan dan pemanfaatan fasilitas perumahan dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Menurut Fadly, kepastian status lahan dan legalitas fasilitas umum merupakan bagian penting dari tata kelola kawasan permukiman. Dengan penyelesaian persoalan tersebut, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam memastikan fasilitas yang menjadi kebutuhan warga tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI, Deddy Indrasetiawan, mengapresiasi dukungan dan kebijakan Pemko Padang yang dinilai memberikan kemudahan bagi pengembang dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan.
Ia menyampaikan, APERSI memiliki komitmen untuk mengambil bagian dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di bawah kategori MBR.
“APERSI berkomitmen mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kelompok di bawah kategori MBR, serta mempercepat pengurangan backlog perumahan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah,” ungkap Deddy.
Menurutnya, kebutuhan hunian masyarakat masih menjadi tantangan yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, pengembang membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah daerah, terutama terkait kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan yang memungkinkan pembangunan perumahan berjalan sesuai ketentuan.
Dalam audiensi tersebut, Deddy juga menyoroti peluang pengembangan sektor perumahan di Kota Padang melalui penyesuaian kebijakan tata ruang, termasuk penyelesaian ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ia menyebutkan, alokasi LP2B di Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dibandingkan target awal sebesar 87 persen. Penetapan tersebut, menurutnya, telah mempertimbangkan kondisi wilayah serta karakteristik Kota Padang sebagai kota inti metropolitan.
“Alokasi LP2B Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dari target awal 87 persen dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan. Kami berharap kebijakan ini dapat membuka peluang pengembangan sektor perumahan,” jelasnya.
Deddy berharap, kepastian kebijakan tata ruang tersebut dapat memberikan ruang bagi pengembangan investasi perumahan yang tetap memperhatikan ketentuan perlindungan lahan pertanian dan kebutuhan pembangunan perkotaan.
Dalam pertemuan itu turut hadir Ketua DPD APERSI Sumatera Barat, Liswendi Kamar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Raf Indria.
Melalui audiensi tersebut, Pemko Padang dan APERSI diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menciptakan ekosistem pembangunan perumahan yang kondusif. Tidak hanya mendorong masuknya investasi dan pertumbuhan kawasan baru, kolaborasi ini juga diarahkan untuk mempercepat pengurangan backlog, memperluas akses kepemilikan rumah, serta memastikan setiap kawasan permukiman tumbuh dengan fasilitas publik yang memadai.
Dengan demikian, pengembangan sektor perumahan di Kota Padang diharapkan mampu menjadi bagian dari strategi pembangunan perkotaan yang inklusif, terencana, dan berkelanjutan, seiring dengan dinamika pertumbuhan Padang sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Sumatera Barat.
