PADANG PANJANG, KLIKPOSITIF —Pemerintah Kota bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Optimalisasi PAD yang digelar Kejari di aula kantornya, Kamis (4/6/2026). Kegiatan diikuti para asisten, kepala bagian, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota.
Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan apresiasi kepada Kejari atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah.
Hendri mengakui masih terdapat sejumlah potensi PAD yang belum tergarap secara optimal. Karena itu, seluruh OPD diminta lebih proaktif dalam melakukan pendataan, pengawasan, serta pengembangan berbagai sumber pendapatan daerah.
Ia menyebut sektor perparkiran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta retribusi persampahan sebagai beberapa sektor yang masih memiliki peluang untuk ditingkatkan.
“Konsep peningkatan PAD harus terus kita maksimalkan, mulai dari sektor perparkiran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan pelaku UMKM, hingga retribusi persampahan. Masih ada potensi-potensi yang belum terdata secara maksimal dan ini harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Menurut Hendri, peningkatan PAD tidak hanya membutuhkan kerja keras OPD penghasil, tetapi juga memerlukan sistem pengelolaan yang lebih baik agar potensi penerimaan daerah dapat terdata dan terkelola secara maksimal.
Ia berharap sinergi yang terjalin dengan Kejaksaan dapat semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi sekaligus mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang Bambang Irawan mengatakan, kejaksaan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pemahaman terkait pencegahan tindak pidana korupsi kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan daerah.
Selain itu, menurutnya, peningkatan PAD juga menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, Pemko didorong untuk terus menghadirkan inovasi dan strategi yang efektif dalam pengelolaan, pengawasan, serta penagihan pajak dan retribusi daerah.
“Melalui kegiatan ini kami berharap kesadaran terhadap pencegahan korupsi semakin meningkat dan upaya optimalisasi PAD dapat berjalan lebih baik. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. (andes)
