KLIKPOSITIF – Proses normalisasi Batang Kandis di Kota Padang terancam telat. Hal itu disebabkan karena mandeknya proses pembebasan lahan.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan saat ini masih terdapat beberapa titik pembebasan lahan yang perlu diselesaikan.
“Pembebasan lahan Batang Kandis masih menyisakan sepuluh titik. Kami berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan dalam waktu dekat, sesuai dengan kebutuhan mendesak yang diperlukan pihak BWS,” katanya.
Ia pun meminta masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Batang Kandis turut mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian banjir.
Menurut dia, dukungan itu sangat dibutuuhkan terutama jika lahan mereka termasuk dalam wilayah terdampak.
“Kami bersyukur karena pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V turut memberikan dukungan terhadap penanganan banjir di Padang,” tambahnya.
Menurutnya, Pemko Padang telah menemukan akar persoalan banjir yang selama ini terjadi, sehingga proses pembebasan lahan di sejumlah titik dapat segera dituntaskan.
“Kita agendakan penyelesaiannya dengan menggerakkan seluruh potensi, termasuk unsur Forkopimda, tokoh adat, dan tokoh agama, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman, Kampar Rokan (WS IAKR), Arlendenovega Satria Negara, menjelaskan bahwa normalisasi sungai dilakukan sepanjang 3,2 kilometer dengan skema multi years 2023–2025 dengan nilai kontrak mencapai lebih dari Rp120 miliar.
“Target tahun ini pengerjaan harus selesai, dengan normalisasi ini mengurangi risiko banjir di kawasan Kecamatan Koto Tangah, khususnya Batipuh Panjang, Lubuk Buaya, dan Pasie Nan Tigo,” jelasnya.
Namun, Arlendenovega mengungkapkan, masih terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan yang berjalan simultan dengan pengerjaan normalisasi Batang Kandis.
“Dari total panjang 3,2 kilometer, masih ada sekitar 800 meter lahan yang belum tuntas, dengan target pembebasan lahan selesai paling lambat akhir Juni 2025.”
“Jika melampaui jadwal, risiko keterlambatan konstruksi sangat besar dan akan berdampak pada keseluruhan proyek,” pungkasnya.(*)
