KLIKPOSITIF – Revitalisasi ekonomi pascabencana dinilai tidak cukup dilakukan melalui program bantuan sesaat. Akademisi Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Dra. Asmar Yulastri, M.Pd., Ph.D., menekankan pentingnya penyusunan peta jalan pemulihan ekonomi yang terpadu, berbasis data, serta berorientasi jangka panjang guna mengembalikan daya tahan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Pakar entrepreneurship UNP yang juga Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan itu menilai, kondisi ekonomi masyarakat pascabencana kerap memburuk karena hilangnya sumber pendapatan dan melemahnya aktivitas usaha lokal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah didorong menyusun roadmap pemulihan ekonomi berbasis data dampak bencana sekaligus memetakan secara rinci potensi lokal serta kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Pemerintah perlu menyusun peta jalan pemulihan ekonomi pascabencana berbasis data dampak. Ini penting sekali, ujarnya kepada wartawan pada konfrensi pers “kata Pakar” yang digagas Humas UNP, Jumat (30/1/2025). Menurutnya, pemetaan tersebut harus menjadi pondasi dalam menentukan arah kebijakan ekonomi jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Dalam roadmap tersebut, penguatan sektor UMKM dan ekonomi berbasis komunitas menjadi salah satu strategi utama. Kebijakan pemerintah daerah diharapkan fokus pada penyediaan akses permodalan yang terukur, pendampingan usaha berkelanjutan, serta penguatan lembaga ekonomi lokal seperti koperasi. Ia menilai, tanpa penguatan sektor akar rumput, pemulihan ekonomi hanya akan bersifat sementara.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mengembangkan program padat karya yang diintegrasikan dengan kewirausahaan sosial. Menurutnya, program pemulihan jangka pendek harus dirancang agar mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang melalui usaha produktif yang sekaligus menjawab persoalan sosial masyarakat terdampak. Tujuan kewirausahaan sosial ini tidak hanya benefit saja, tetapi juga menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat, jelasnya.
Pada aspek tata kelola, Prof. Asmar menyoroti pentingnya optimalisasi model kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Ia menilai selama ini banyak program berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya kurang maksimal. Pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi mekanisme kolaborasi lintas sektor yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab yang tegas antar pemangku kepentingan.
Peran perguruan tinggi, lanjutnya, juga perlu diperkuat secara strategis melalui riset terapan, pengabdian masyarakat, serta pendampingan UMKM. Namun ia menegaskan, dukungan pemerintah tetap diperlukan melalui regulasi yang memudahkan kolaborasi serta memastikan keberlanjutan program. Ia juga mengingatkan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi kebijakan yang ketat agar bantuan dan program pemulihan tidak berhenti pada tahap penyaluran saja.
Modal itu tidak kita berikan begitu saja, tetapi harus dimonitor dan dilakukan evaluasi secara berkelanjutan, tegasnya. Menurutnya, skema pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan tetap dibutuhkan sebagai bagian dari strategi jangka pendek hingga panjang, meskipun perubahan pola pikir masyarakat dalam berwirausaha juga menjadi faktor penting.
Ia menambahkan, pemulihan ekonomi pascabencana harus dipandang sebagai momentum transformasi ekonomi daerah menuju sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Mindset masyarakat kita untuk memulai usaha memang sering memikirkan modal uang terlebih dahulu. Karena itu, dukungan pembiayaan tetap penting, tetapi harus disertai penguatan kapasitas dan pendampingan, pungkasnya.
Diketahui kondisi ekonomi di wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat dinilai mengalami tekanan serius akibat terganggunya aktivitas produksi, distribusi, hingga menurunnya daya beli masyarakat. Dampak tersebut diperparah oleh kondisi ekonomi yang sebelumnya belum sepenuhnya pulih pascapandemi, sehingga memperburuk situasi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terdampak.
