PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang memantapkan langkah untuk merebut kembali predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama pada evaluasi tahun 2026. Berbagai persiapan terus dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga forum anak sebagai bagian dari upaya memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Padang.
Keseriusan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Padang Tahun 2026 yang digelar di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Senin (16/11/2026).
Rapat koordinasi itu dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia sekaligus Ketua Tim Civil Society Operator KLA Kota Padang Tahun 2026, Wanda Leksmana, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, jajaran Gugus Tugas KLA 2026, serta pimpinan lembaga layanan pemenuhan hak anak, LSM pemerhati anak, dan lembaga perlindungan khusus anak.
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh indikator penilaian KLA dapat dipenuhi secara optimal menjelang kedatangan tim verifikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).
Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menegaskan bahwa target meraih kembali predikat KLA kategori Utama sebagaimana arahan Wali Kota Padang harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak bisa hanya dibebankan kepada DP3AP2KB sebagai perangkat daerah yang menjadi leading sector.
Ia menjelaskan, pemenuhan hak anak merupakan pekerjaan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan aktif berbagai unsur. Karena itu, setiap perangkat daerah dan lembaga terkait harus memahami peran serta tanggung jawab masing-masing dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan ramah bagi anak.
“Penyelenggaraan KLA menjadi penting karena pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara parsial ataupun hanya melalui satu perangkat daerah saja. Untuk itu, mari kita lakukan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan forum anak daerah karena lima elemen ini merupakan penentu keberhasilan program KLA,” ujar Boby.
Ia menyebutkan, terdapat lima elemen utama yang menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan KLA, yakni perangkat daerah dan instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta forum anak daerah.
Kelima elemen tersebut harus bergerak secara terpadu agar berbagai kebijakan dan program yang telah disusun pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan anak. Tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga harus tercermin melalui ketersediaan fasilitas, layanan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Boby juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memberikan perhatian serius terhadap persiapan verifikasi lapangan. Setiap OPD diminta memastikan kesiapan lokasi penilaian, kelengkapan sarana dan prasarana, serta bukti dukung atas berbagai program yang telah dilaksanakan.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota Padang, untuk tahun 2026 ini Kota Padang harus meraih predikat Utama dan wajib didukung oleh semua lembaga, instansi, maupun OPD Gugus Tugas KLA 2026. Mari kita rebut kembali predikat Utama KLA dengan sinergi, komitmen, dan kontribusi seluruh gugus tugas pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota yang aman, nyaman, inklusif, dan mampu memenuhi hak anak secara optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia sekaligus Ketua Tim Civil Society Operator KLA Kota Padang Tahun 2026, Wanda Leksmana, menyampaikan bahwa Kota Padang telah melewati sejumlah tahapan evaluasi KLA hingga akhirnya memasuki proses verifikasi lapangan oleh Kementerian PPPA.
Ia mengungkapkan, verifikasi lapangan menjadi momentum penting bagi Kota Padang untuk menunjukkan berbagai upaya, inovasi, dan capaian yang telah dilakukan dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak.
Menurut Wanda, ada hal yang patut disyukuri dalam pelaksanaan evaluasi tahun ini. Kota Padang menjadi salah satu daerah di Indonesia sekaligus satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang mendapatkan kunjungan langsung dari kementerian untuk pelaksanaan verifikasi lapangan KLA.
“Alhamdulillah, kita adalah salah satu daerah di Indonesia dan satu-satunya di Sumatera Barat yang dikunjungi oleh kementerian dalam verifikasi lapangan Kota Layak Anak,” ungkap Wanda.
Ia menjelaskan, pada evaluasi KLA tahun 2025, Kota Padang berhasil memperoleh predikat Nindya. Predikat tersebut merupakan tingkatan ketiga dalam lima jenjang penghargaan Kota Layak Anak, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Layak Anak.
Dengan capaian tersebut, Pemko Padang kini berupaya meningkatkan peringkat menuju kategori Utama. Wanda berharap berbagai inovasi dan program yang telah dijalankan sepanjang 2026 dapat menjadi kekuatan dalam proses penilaian, terutama dalam membuktikan konsistensi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memenuhi hak anak.
“Pada evaluasi KLA tahun 2025, Kota Padang mendapatkan predikat Kota Layak Anak tingkat Nindya yang berada pada tingkatan ketiga dari lima tingkatan, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Layak Anak. Yang kita harapkan di tahun 2026 ini—yang penganugerahannya pada tahun 2027—semoga Kota Padang bisa mendapatkan predikat Utama, dan berdasarkan himpunan data awal tahun 2026 banyak inovasi yang tetap dilakukan OPD meski di tengah efisiensi anggaran,” jelasnya.
Berdasarkan tahapan evaluasi, penilaian KLA Kota Padang tahun 2026 telah melalui evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, PUVA, hingga konsinyasi. Selanjutnya, proses penilaian memasuki tahapan verifikasi lapangan oleh Kementerian PPPA yang dijadwalkan berlangsung pada 18–19 November 2026.
Verifikasi tersebut akan dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama berupa penilaian desk pada Rabu (18/11/2026), yang akan diikuti DP3AP2KB sebagai leading sector bersama Ketua Tim Civil Society Operator KLA Kota Padang Tahun 2026.
Pada sesi ini, tim penilai akan melakukan pendalaman terhadap berbagai data, dokumen, kebijakan, program, serta capaian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA. Kesiapan data dan kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan program di lapangan menjadi hal yang perlu diperhatikan seluruh perangkat daerah.
Selanjutnya, pada Kamis (19/11/2026), tim verifikator dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan secara tentatif dan acak atau random. Pola kunjungan tersebut mengharuskan seluruh lokasi yang berpotensi menjadi objek penilaian berada dalam kondisi siap, meskipun tidak seluruhnya diketahui akan dikunjungi.
Adapun lokus penilaian mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak. Di antaranya Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, taman bermain dan taman baca ramah anak, pusat kreativitas anak, Lembaga Disabilitas dan Pusat Inklusi (LDPI), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), panti asuhan, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), hingga Forum Anak.
Selain itu, tim verifikator juga dapat meninjau ruang laktasi di kantor OPD, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta keberadaan kelurahan dan kecamatan ramah anak.
Sementara untuk aspek perlindungan khusus anak, sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), pengadilan, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Unit PPA Polresta Padang, rumah aman, serta sejumlah kantor perangkat daerah terkait.
Beragam lokus tersebut mencerminkan bahwa penilaian KLA tidak hanya melihat keberadaan kebijakan pemerintah, tetapi juga bagaimana layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak tersedia serta dapat diakses oleh masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh OPD dan pemangku kepentingan diharapkan segera memastikan kesiapan masing-masing, mulai dari kelengkapan fasilitas, kualitas pelayanan, dokumentasi kegiatan, hingga keberlanjutan program yang telah dijalankan.
Pemko Padang juga menekankan pentingnya membangun kesamaan pemahaman di antara seluruh anggota Gugus Tugas KLA agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, perlindungan, partisipasi, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
Dengan verifikasi lapangan yang dijadwalkan berlangsung pada 18–19 November 2026, Pemko Padang berharap seluruh persiapan dapat berjalan maksimal. Targetnya bukan sekadar meningkatkan capaian dalam penilaian, melainkan memastikan Kota Padang semakin layak bagi anak melalui kebijakan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh generasi muda.
Upaya merebut kembali predikat KLA kategori Utama pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan Kota Padang yang aman, inklusif, dan ramah bagi setiap anak.







