KLIKPOSITIF- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui pelayanan kesehatan yang maksimal, peningkatan kualitas pendidikan, serta optimalisasi potensi lokal, khususnya sektor UMKM.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi usai menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4).
Menurutnya, penerapan otonomi daerah tidak boleh berhenti pada pembagian kewenangan semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” ungkap Muhidi.
Ia menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif dalam mendorong kewirausahaan guna membuka lapangan kerja baru. Selain itu, daerah juga perlu memperluas investasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Muhidi menilai sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau, kata dia, hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat.
Di bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi. Selain itu, kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar juga harus terus ditingkatkan.
“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” tegasnya.
Muhidi juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome). Ia menegaskan, birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan, DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah agar semakin responsif, mandiri, dan memberikan dampak nyata, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Fokus utama yang disampaikan meliputi penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, kolaborasi antardaerah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan stabilitas wilayah juga menjadi perhatian. Usai upacara, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa esensi otonomi daerah terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
