PASBAR, KLIKPOSITIF – Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera menyebutkan masyarakat Nagari Sasak merasa telah dirugikan terkait penyerahan tanah ulayat.
Menurutnya tanah ulayat masyarakat Maligi seluas 225 hektare yang berada di Fase IV, Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat telah diambil secara dzholim.
“Tanah ulayat ini berada diluar HGU PT Gresindo. Kabarnya akan diserahkan kepada masyarakat Tanjung Pangkal. Ini kan tanah ulayat kami, kenapa diserahkan ke yang lain,” sebut Joni, Senin (22/2/2021) kepada sejumlah wartawan.
Ia mengatakan tanah itu diserahkan pihak perusahaan kepada Bandaro dan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Kemudian akan diserahkan kembali ke masyarakat Tanjung Pangka.
“Kita menduga penyerahan itu atas intervensi Ketua DPRD Pasaman Barat dan kerjasama dengan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Ketua DPRD terlalu jauh ikut serta,” katanya.
Ia menegaskan tidak ada hak Ketua DPRD Pasaman Barat untuk mengambil keputusan dalam menyerahkan lahan tanah ulayat kenagarian masyarakat tertentu.
“Ini bisa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. DPRD sifat nya hanya memediasi untuk mencari jalan penyelesaian, bukan eksekutor. Permasalahan lahan ini sudah berlarut-larut sejak lama dari 2013,” tegasnya.
“Ini lahan seluas 225 hektare adalah kelebihan dari HGU PT Gersindo. Sesuai peta kerja perusahaan ini, tanah kelebihan tersebut berada di Jorong Maligi, Nagari Sasak,” sambungnya.
Untuk itu kata Joni, masyarakat Nagari Sasak bakal menyampaikan aksi protes di Kantor DPRD Pasaman Barat terkait pengambilan lahan ulayat mereka.
“Besok ratusan masyarakat akan menduduki Kantor DPRD Pasaman Barat. Tadi telah kita surati seluruh instansi. Jika tak digubris kami akan membawa masalah ini keranah hukum,” katanya.
Sementara itu, Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra membantah tuduhan bahwa dirinya ikut dalam penerimaan penyerahan tanah ulayat yang berada di Fase IV tersebut.
“Yang menerima tanah ulayat itu adalah Bandaro, bukan saya. Saya hanya menyaksikan. Silakan tanya ke Bandaro, saya hanya menyaksikan penyerahan saja,” ucapnya saat dihubungi wartawan.
Sedangkan Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni ketika dihubungi dan melalui pesan oleh wartawan ke nomor telepon selularnya di nomor 081374050xxx tidak mengangkat dan membalas.
