JAKARTA, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang terus memperkuat komitmennya dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.
Hal tersebut diwujudkan dengan mengunjungi Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia serta Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Rabu (1/7/2026).
Rombongan dipimpin langsung Wakil Wali Kota Padang H. Maigus Nasir didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Syahendri Barkah, Kepala DP3AP2KB Kota Padang Boby Firman, Ketua FKUB Kota Padang Salmadanis, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang Sri Hayati Maigus Nasir, serta jajaran pengurus Baznas Kota Padang.
Di PKUB Kementerian Agama RI, rombongan diterima Ketua PKUB Muhammad Adib Abdushomad. Sementara di Kemendagri, rombongan disambut Kasubdit Pembinaan Kerukunan Suku, Umat Beragama, Ras, Golongan dan Penghayat Kepercayaan pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Hartono.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari program kerja bersama antara Pemko Padang dan FKUB Kota Padang dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait strategi membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang berkelanjutan. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas sosial, memperkokoh persatuan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.
Wakil Wali Kota Padang H. Maigus Nasir menegaskan bahwa menjaga kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Padang. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki masyarakat harus menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan daerah, bukan menjadi sumber perpecahan.
Ia mengatakan, Pemko Padang selama ini terus membangun berbagai program yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai mitra strategis dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.
“Kami ingin terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat agar kehidupan masyarakat Kota Padang tetap harmonis, rukun, dan saling menghormati dalam keberagaman. Kerukunan merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya,” ujar Maigus Nasir.
Menurutnya, penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat merupakan langkah penting untuk menyelaraskan berbagai program penguatan moderasi beragama dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat di daerah.
Maigus menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang untuk menggerakkan seluruh potensi daerah dalam mewujudkan Kota Padang yang pintar dan sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota yang maju dan sejahtera.
Ia berharap sinergi yang telah dibangun dapat terus berkembang melalui berbagai kolaborasi lintas sektor sehingga mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat sekaligus mencegah munculnya potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
“Semoga sinergi ini semakin memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Padang. Setelah ini, kami akan melanjutkan agenda koordinasi serupa dengan Pemko Bekasi, Kantor Kemenag Kota Bekasi, dan FKUB Kota Bekasi, serta Setara Institute,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI Muhammad Adib Abdushomad mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang bersama FKUB. Menurutnya, inisiatif tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat moderasi beragama dan menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan FKUB menjadi fondasi penting dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya yang menjadi kekayaan Indonesia.
“Sinergi antara pemerintah daerah, FKUB, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya,” kata Muhammad Adib Abdushomad.
Senada dengan itu, Kasubdit Pembinaan Kerukunan Suku, Umat Beragama, Ras, Golongan dan Penghayat Kepercayaan Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Hartono, juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Padang dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurut Hartono, keberhasilan menjaga kerukunan tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga FKUB menjadi elemen penting dalam membangun komunikasi yang baik serta mencegah potensi konflik sejak dini.
“Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung pembangunan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, FKUB, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini dan kehidupan masyarakat tetap harmonis,” ujarnya.
Melalui rangkaian koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap penguatan jejaring dengan pemerintah pusat dapat menghasilkan berbagai rekomendasi dan strategi yang semakin efektif dalam membangun toleransi, memperkokoh moderasi beragama, serta menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemko Padang dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat yang plural.
