PADANG, KLIPOSITIF – Pemerintah Kota Solok meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam percepatan pembangunan di daerah itu. Kebutuhan pembangunan sangat tinggi sementara anggaran terbatas.
Wali Kota Solok Zul Elfian bersama jajaran Pemko Solok mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (17/9/2021) untuk menyampaikan permintaan tersebut. “Pemko Solok memiliki keterbatasan anggaran sedangkan kebutuhan pembangunan sangat banyak dan memerlukan biaya besar,” kata Zul Elfian.
Ia menyebutkan, pembangunan yang membutuhkan dana besar di Kota Solok antara lain penanganan Batang Lembang, pembangunan jalan lingkar utara, pembangunan stadion, fasilitas pelestarian seni budaya dan sebagainya. “Untuk itu, kami memohon dukungan dari provinsi dan juga pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Kota Solok,” ucapnya.
Kehadiran Wali Kota Solok Zul Elfian diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi bersama anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan 7 (Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan). Antara lain hadir Irzal Ilyas Lawuik Basa, Mario Syahjohan, Nurfirmanwansyah dan lainnya.
Supardi meminta Pemko Solok melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi sehingga program dapat berjalan selaras dalam mencapai tujuan.
“Pertama sekali adalah sinkronisasi untuk mensinergikan RPJMD kabupaten dan kota dengan RPJMD Provinsi. Jadi pembangunan bisa sejalan dan tujuan percepatan pembangunan bisa tercapai,” kata Supardi.
Menurut Supardi, dalam RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026 tersusun beberapa program pembangunan daerah, terutama yang menjadi prioritas dan program unggulan gubernur dan wakil gubernur.
Sasaran dari pembangunan provinsi itu, lanjutnya, adanya di kabupaten dan kota. Jadi, dengan melakukan sinkronisasi maka pemerintah provinsi bisa bersinergi dengan seluruh kabupaten dan kota dalam percepatan pembangunan daerah.
Menurut Supardi, Pemprov Sumatera Barat memprogramkan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program unggulan dari gubernur dan wakil gubernur saat ini mencakup berbagai bidang mulai dari infrastruktur, pertanian, perikanan, dan sebagainya.
“Jadi yang dibutuhkan adalah sinkronisasi sehingga kabupaten dan kota bisa bersinergi dengan program provinsi dan pemerintah pusat dalam merancang pembangunan di daerahnya masing-masing,” tuturnya.
