PADANG, KLIKPOSITIF – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR) merupakan ancaman serius bagi masa depan kesehatan global. Hal itu diungkapkan saat membuka workshop dan seminar AMR Warrrior Champaign, Sabtu, 7 Februari 2026.
“Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat sebagai upaya menekan laju resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR) menjadi hal yang perlu diperhatikan semua pihak “protect our future and act now”,” katanya.
Ia mengatakan, penggunaan antibiotik yang tidak rasional disebut sebagai salah satu penyebab utama meningkatnya resistensi.
“Antibiotik yang digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai aturan tidak hanya memicu kekebalan bakteri, tetapi juga berdampak pada lingkungan. Disisi lain, bakteri umum (common bacteria) yang ada di sekitar manusia kini semakin sulit ditangani. Data menunjukkan sekitar 43 persen bakteri sudah resisten terhadap turunan penisilin. Kondisi ini membuat pengobatan penyakit infeksi menjadi semakin kompleks dan berisiko,” ujarnya.
Menurutnya, AMR bahkan disebut sebagai silent pandemic. Secara global, diperkirakan 4,6 juta orang meninggal dunia akibat infeksi yang berkaitan dengan resistensi antimikroba. Ancaman ini dinilai nyata, menakutkan, dan tidak bisa diabaikan.
“Saatnya kita bergerak dan melakukan aksi nyata. Kita harus menjadi pejuang melawan resistensi antimikroba demi melindungi kesehatan manusia di masa depan. Karena itu, pentingnya aksi bersama lintas sektor. Pengendalian penggunaan antibiotik, perlindungan lingkungan, serta edukasi masyarakat menjadi tanggung jawab semua pihak,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) RSUP Dr. M. Djamil Padang, Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua menegaskan, resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR) merupakan masalah global yang membutuhkan aksi nyata dan berkelanjutan.
“Penanganan AMR menjadi salah satu program prioritas di RSUP M Djamil guna menekan angka kematian akibat infeksi yang sulit diobati. Kesalahan dalam penggunaan antimikroba harus ditangani dengan serius dan sistematis. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat bisa memperburuk kondisi pasien serta meningkatkan risiko resistensi. AMR ini bukan hanya isu medis, tetapi juga berdampak pada pembiayaan. Penggunaan antimikroba membutuhkan biaya yang cukup tinggi, terutama pada pasien dengan tata laksana yang kompleks. Karena itu, screening harus dilakukan sebaik mungkin sejak awal,” ujarnya.
Ke depan, RSUP M Djamil berencana memperkuat program pengendalian penggunaan antimikroba melalui kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola penggunaan antibiotik secara rasional dan berkelanjutan.
Selain itu, Dirut RSUP M Djamil menekankan pentingnya ketahanan sistem kesehatan melalui penerapan diagnosis molekuler. Metode ini dinilai mampu membantu tenaga medis dalam menentukan pemberian antibiotik secara tepat berdasarkan hasil screening dan pedoman yang jelas. “Dengan diagnosis yang akurat dan pedoman penggunaan antibiotik yang berbasis bukti, kita dapat menekan laju resistensi sekaligus meningkatkan keselamatan pasien,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat sebagai upaya menekan laju resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR).
Ia mengungkapkan bahwa tingkat resistensi antimikroba mengalami peningkatan hingga sekitar 15 persen setiap tahun. Angka tersebut bahkan dinilai lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan serius.
“Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah penguatan kampanye serta pemantauan penggunaan antibiotik di tengah masyarakat. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat mempercepat terjadinya resistensi dan berdampak pada efektivitas pengobatan,” paparnya.
Selain itu, penanganan AMR perlu dilakukan melalui pendekatan multisektor. Pemerintah akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mendukung pengendalian resistensi antimikroba, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, maupun edukasi publik.
“Program pengendalian AMR menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat infeksi yang resisten terhadap obat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Didi Aryadi juga menegaskan bahwa peran apoteker sangat penting dalam pengendalian AMR. Apoteker diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan penggunaan antibiotik yang rasional, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mencegah penggunaan obat tanpa indikasi yang jelas.
