KLIKPOSITIF- Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat, Hidayatul Fikri, menyampaikan sikap tegas terkait penanganan kasus Andrie Yunus yang saat ini diproses melalui peradilan militer.
Ia menegaskan, kasus tersebut harus dibawa ke peradilan umum agar prinsip keadilan, transparansi, dan keterbukaan dapat berjalan secara nyata. Jika tuntutan itu tidak diindahkan, pihaknya memperingatkan potensi gelombang aksi massa di Sumatera Barat sebagai bentuk protes publik.
Menurutnya, penggunaan peradilan militer berisiko menutup akses publik terhadap proses hukum serta melemahkan pengawasan masyarakat. Kondisi itu dinilai dapat memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
“Peradilan militer tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menutup fakta. Kasus ini harus diproses di peradilan umum agar seluruh fakta terungkap dan masyarakat melihat hukum ditegakkan secara adil,” tegasnya.
Selain itu, BEM Sumbar juga menyoroti pentingnya pengungkapan aktor intelektual atau dalang di balik kasus tersebut. Mereka menilai, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan harus menyasar seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Hidayatul Fikri menyebut, transparansi identitas pihak terkait perlu dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan hukum. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam proses hukum.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyerukan perlunya reformasi total terhadap TNI. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat disiplin, profesionalisme, serta memastikan institusi militer tetap berada dalam koridor negara hukum.
Menurutnya, reformasi menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memperkuat akuntabilitas institusi di masa mendatang.
Sejalan dengan tuntutan BEM Seluruh Indonesia, mahasiswa di Sumatera Barat menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
Mereka menilai perjuangan ini bukan sekadar soal satu kasus, tetapi bagian dari upaya menegakkan supremasi hukum.
“Jika tuntutan diabaikan, mahasiswa akan turun ke jalan sebagai bentuk kontrol sosial. Kami tidak akan diam,” tutupnya.
