Solok, Klikpositif – Pemerintah Kabupaten Solok bersama KPU dan Bawaslu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Senin (18/12/2023).
Dalam NPHD itu, Pemerintah Kabupaten Solok menyepakati anggaran sebesar Rp10.750.000.000 untuk Bawaslu. Sementara KPU sebesar Rp29.000.000.000. Besaran anggaran itu sebelumnya sudah melalui beberapa kali proses pembahasan dan mediasi Mendagri.
Penandatangan NPHD dilakukan langsung Bupati Epyardi Asda bersama Ketua Bawaslu, Titony Tanjung dan Ketua KPU Kabupaten Solok, Hasbullah Alqomar di Balairung Rumah Dinas Bupati Solok.
Terhadap panantanganan NPHD itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Titony Tanjung menyampaikan apresiasi terhadap Bupati dan Pemkab Solok yang mendorong suksesi pemilu dan Pilkada tahun 2024.
“Ini merupakan momen yang sangat penting dalam rangka pengawasan terhadap Pemilu dan Pilkada di tahun 2024. Terimakasih atas dukungan Bupati Solok,” ujarnya.
Ketua KPU, Hasbullah Alqomar menyampaikan terimakasih atas dukungan Bupati dan pemerintah daerah duntuk Pilkada 2024. Menurutnya, walau pun cukup memakan proses, namun semuanya bisa mencapai titik temu.
“Kami berjanji akan melaksanakan Pemilu dan Pilkada ini dengan seefektif dan semaksimal mungkin. Untuk itu, KPU mengharapkan dukungan semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Solok, H. Epyardi Asda meminta Bawaslu dan KPU untuk betul-betul menjalankan Pilkada dengan jujur dan adil serta berkualitas.
Bupati menyebutkan, Pemkab Solok juga menganggarkan uang Rp200 juta untuk reward bagi pihak-pihak yang mampu membuktikan jika terjadi kecurangan dan politik uang.
“Setiap laporan yang bisa dibuktikan akan kami beri reward sebanyak Rp10 jt. Ini untuk memotivasi masyarakat agar ikut mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada, serta warning bagi siapa saja agar tidak melakukan kecurangan,” tegas Bupati.
Bupati mengajak semua pihak untuk menyukseskan pelaksanan pemilu serentak dan Pilkada 2024. Semua berkewajiban menjaga kondusifitas selama pesta demokrasi.
