PADANG, KLIKPOSITIF — Kuota impor adalah batasan kuantitatif terhadap barang yang dapat masuk ke suatu negara. Tujuannya jelas yaitu untuk melindungi produsen dalam negeri dari serbuan produk luar yang lebih murah dan diproduksi secara massal. Namun belakangan, wacana penghapusan kuota impor kembali mencuat di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi 2025 secara terbuka menyampaikan bahwa pembatasan seperti ini sebaiknya dihapus demi memperlancar arus barang dan memutus praktik rente. Pernyataan tersebut disampaikan kepada jajaran kementerian, termasuk Perdagangan, Pertanian, dan Keuangan.
Sementara itu, Amerika Serikat justru menaikkan tarif impor untuk sejumlah produk termasuk dari Indonesia hingga 25–32 persen. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong konsumsi produk lokal. Kontras ini menimbulkan pertanyaan di tengah publik: mengapa Indonesia memilih untuk membuka keran impor lebih lebar saat negara lain justru memperketat?
UMKM di Indonesia bukan sekadar pelengkap ekonomi, mereka adalah tulang punggungnya. Mereka menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja di sektor non-formal. Namun dalam wacana penghapusan kuota ini, suara UMKM tidak terdengar. Tidak ada komunikasi resmi yang menjelaskan apa saja komoditas yang dibebaskan dari kuota, bagaimana mekanisme baru akan diterapkan, serta perlindungan seperti apa yang disiapkan bagi pelaku usaha kecil yang rawan terhimpit oleh produk impor murah.
Ketika Keputusan Besar Tak Diiringi Penjelasan
Minimnya komunikasi dalam kebijakan ini memunculkan keresahan yang meluas. Ketiadaan penjelasan rinci dari pemerintah menciptakan ruang spekulasi. Banyak pihak khawatir bahwa kebijakan ini hanya akan menguntungkan importir besar, sementara UMKM dan petani lokal kembali menjadi korban kebijakan makro yang tidak berpihak.
Hal ini ditegaskan oleh akademisi Universitas Gadjah Mada, melalui laman websitenya yang menyebut bahwa penghapusan kuota tidak serta-merta menyelesaikan masalah distribusi barang atau efisiensi pasar, terutama jika tidak disertai mekanisme proteksi bagi pelaku usaha kecil. Prof. Subejo, Guru Besar Fakultas
Pertanian UGM, menilai kebijakan ini bisa mengganggu ketahanan pangan jika dibuka terlalu bebas tanpa pertimbangan terhadap sektor pertanian lokal.
Padahal, dalam konteks demokrasi modern, kebijakan publik tidak hanya dinilai dari isinya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. Pemerintah seharusnya menjelaskan secara terbuka alasan penghapusan kuota, potensi dampaknya, serta mitigasi yang disiapkan. Sayangnya, hal ini belum dilakukan secara memadai.
Komunikasi publik yang kuat menjadi sangat penting dalam kebijakan seperti ini. Ketika informasi tidak tersampaikan dengan jelas, kepercayaan publik pun terancam. Masyarakat mulai mempertanyakan keberpihakan pemerintah. Benarkah kebijakan ini untuk rakyat? Atau hanya untuk kepentingan dagang tertentu?
Komunikasi Publik Bukan Sekadar Pelengkap
Public relations (PR) pemerintah semestinya menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antara negara dan rakyat. Dalam konteks penghapusan kuota impor, peran ini hampir tidak terlihat. Tidak ada kampanye informasi yang masif. Tidak ada forum publik yang terbuka untuk mendengarkan suara pelaku UMKM atau petani. Tidak ada kanal resmi yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi maupun mendapatkan klarifikasi langsung dari pihak berwenang.
Komunikasi pemerintah terlihat masih bersifat top-down. Informasi datang dari pejabat, tayang di media, lalu berhenti tanpa diikuti proses partisipatif. Padahal, komunikasi publik yang baik bersifat dua arah. Bukan hanya menyampaikan keputusan, tetapi juga mendengarkan umpan balik, menjawab kekhawatiran, dan mengajak masyarakat untuk ikut merasa memiliki kebijakan tersebut.
Dalam konteks ini, kepercayaan publik menjadi taruhan. Reputasi pemerintah akan dipertaruhkan jika publik merasa tidak dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. Tanpa komunikasi yang terbuka, narasi negatif mudah tumbuh. Persepsi bahwa negara lebih berpihak pada pemilik modal ketimbang rakyat kecil akan semakin menguat.
Kebijakan sebesar ini, yang menyentuh sektor perdagangan, pertanian, hingga industri kecil, seharusnya dikawal dengan narasi yang jujur, terbuka, dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan dengan data dan argumen yang rasional mengapa kebijakan ini penting, siapa yang diuntungkan, siapa yang akan terdampak, dan bagaimana negara hadir untuk menyeimbangkannya.
Penting juga disadari bahwa penghapusan kuota tidak serta-merta akan mempermudah semua importir.
Dalam praktiknya, masih akan ada syarat administratif, pengawasan mutu, dan regulasi teknis yang membatasi pelaksanaan di lapangan. Namun karena hal ini tidak dijelaskan secara rinci ke publik, asumsi yang berkembang adalah bahwa pasar akan dibuka sebebas-bebasnya tanpa kontrol. Pemerintah perlu mengklarifikasi hal-hal teknis ini secara terbuka agar publik memahami bahwa liberalisasi bukan berarti keterbukaan total tanpa perlindungan.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, kegagalan pemerintah dalam menyampaikan niat baik sering kali berujung pada penolakan publik. Seharusnya, pemerintah menjadikan pelaku UMKM bukan sekadar objek yang terdampak, melainkan subjek dalam proses perumusan kebijakan. Komunikasi publik yang baik dapat mengubah narasi “penghapusan kuota mengancam UMKM” menjadi “kebijakan baru yang mendorong UMKM naik kelas dengan dukungan nyata dari negara.” Untuk itu, bukan hanya kebijakan yang perlu diperbaiki, tetapi juga cara kita menyampaikannya kepada rakyat.
Jika tidak, bukan hanya UMKM yang akan kehilangan ruang bertumbuh, tapi pemerintah juga akan kehilangan kepercayaan yang selama ini dibangun dengan susah payah. Dan di tengah dunia yang semakin terhubung secara digital, kehilangan kepercayaan publik bisa menyebar dengan sangat cepat.
Penghapusan kuota impor mungkin memang merupakan bagian dari reformasi besar. Tapi reformasi tidak akan berjalan baik tanpa komunikasi yang efektif. Keterbukaan informasi, pelibatan publik, dan konsistensi narasi adalah fondasi dari sebuah kebijakan yang dipercaya. Karena pada akhirnya, dalam kebijakan public terutama yang sensitif dan berdampak luas komunikasi bukan hanya alat bantu. Komunikasi adalah inti dari keadilan dan legitimasi.
