KLIKPOSITIF – Posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok resmi diemban kembali oleh Dodi Hendra Datuak Pandeka Sati.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman pun angkat bicara.
Evi menyebut keputusan itu berdasarkan surat Gubernur Sumbar nomor 120/548/Pem-Otda/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang tindak lanjut pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten Solok.
“Pada intinya, Dodi Hendra merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok,” katanya kepada awak media, Kamis (6/1/2022).
Menurutnya, keputusan Gubernur Sumbar tersebut berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Usulan pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten Solok tersebut merupakan rangkaian dari terbitnya putusan BK DPRD Kabupaten Solok nomor 189/14/BK/DPRD/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
Kemudian keputusan BK nomor 175/01/BK/DPRD/2021 tanggal 2021 yang dinilai cacat formil dan tidak sesuai dengan kewenangannya.
“Sehingga tidak memenuhi Pasal 52 UU nomor 30 tahun 2014,” katanya.
“Surat (pengusulan pemberhentian Ketua DPRD) itu masuk ke BK, oleh BK diparipurnakan, lalu keluar surat Gubernur, maka harus dicabut lagi putusan BK,” sambungnya.
Pihaknya meminta Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok untuk taat dan patuh serta menghormati keputusan Gubernur Sumbar.
“Kami minta (Surat Gubernur) ditindaklanjuti dan merehabilitasi nama baik Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok,” katanya.
Mirisnya, kata Evi, Surat Gubernur yang sudah dikeluarkan sejak tanggal 7 Desember 2021 tersebut masih ada yang tak diketahui oleh internal DPRD Kabupaten Solok.
“Seharusnya DPRD menganulir dan melewakan lagi posisi Dodi Hendra, namun internal DPRD malah ada yang belum tahu (Surat Gubernur) itu,” ucapnya.
Setelah satu bulan surat itu keluar, ucap Evi, belum ada tindak lanjut dan langkah kongkrit yang diambil Bupati Epyardi Asda dan DPRD Kabupaten Solok.
“Jika (masih) tak ada tindak lanjut akan disurati terkait langkah-langkah selanjutnya,” tuturnya.(*)
