Solok, Klikpositif – Berbagai isu miring menggelinding terkait Sekda Kabupaten Solok, Medison. Tuduhan ikut berpolitik praktis di Pilkada 2024 hingga aktor dibalik penempatan pejabat di lingkungan pemkab Solok menyudutkan Medison.
Kondisi ini membuat Medison gerah. Dengan tegas, Medison menyampaikan dirinya hanya pejabat karier, bukan aktor politik. Menurutnya, kepercayaan sebagai Sekda sejak zaman Bupati Epardi Asda tidak lepas dari profesionalitas dalam kerja.
“Saya dilantik di masa Bupati Epyardi Asda, dan sekarang diminta melanjutkan tugas oleh Bupati Jon Firman Pandu. Itu membuktikan bahwa saya dibutuhkan karena kemampuan, bukan karena saya berpihak ke sana atau ke sini,” tegas Medison.
Banyak pihak menuding, Medison berubah haluan politik untuk mengamankan posisinya sebagai orang nomor satu di lingkungan ASN Kabupaten Solok. Bagi medison, tudingan itu tidak berdasar dan mencederai prinsip-prinsip pelayanan publik yang selama ini dipegang teguh.
“Kalau saya tidak dibutuhkan, saya tidak akan memaksakan diri. Tapi Bupati Jon Firman Pandu meminta saya untuk tetap membantu roda pemerintahan,” ujar Medison.
Ditegaskannya, di tengah kondisi fiskal daerah yang sangat menantang, posisi Sekda bukan untuk bermain politik tapi untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan. Tantangan keuangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Solok saat ini sangat berat dengan adanya efisiensi.
Medison juga menyayangkan tudingan dirinya mengatur penempatan pejabat berdasarkan kedekatan, seperti isu pelantikan istri Bupati sebagai Kabag Prokomp. Ia menegaskan bahwa semua penempatan dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.
“Saya bekerja sesuai sistem. Saya bukan ‘pengatur jabatan’ seperti yang dituduhkan. Semua mutasi dan promosi selalu melalui mekanisme resmi. Soal Ibu Ketua TP-PKK yang juga menjabat Kabag Prokomp, itu adalah hasil dari proses yang melibatkan banyak pihak dan tetap sesuai aturan,” katanya.
Terkait tuduhan sebagai “otak” di balik strategi pemenangan salah satu calon dalam Pilkada sebelumnya. Menurutnya, seluruh ASN, termasuk dirinya, terikat oleh aturan netralitas, dan ia memastikan telah menjaga prinsip itu.
“Netralitas ASN itu harga mati. Saya sadar betul posisi saya sebagai pejabat karier, bukan politisi. Justru saya selama ini berupaya menjaga birokrasi agar tetap steril dari politik praktis,” kata Medison.
