KLIKPOSITIF – Semen Padang FC gagal keluar dari zona degradasi pada putaran pertama Liga 1 musim 2024/2025 ini, usai menelan 11 kali kekalahan.
Hasil buruk yang diperoleh tim asal Kota Padang itu tidak sesuai dengan ekspektasi manajemen, yang ingin klub bertahan di Liga 1.
Target itu disiapkan dengan sangat serius oleh manajemen, dengan melakukan persiapan yang matang dari semua aspek. Salah satunya finansial.
Penasehat klub, Andre Rosiade mengatakan, Semen Padang FC telah menyiapkan anggaran besar untuk mengarungi Liga 1 musim ini.
Dana besar tersebut digunakan oleh tim untuk membeli pemain asing maupun lokal, serta memperbaiki markas Stadion H Agus Salim.
“Uang puluhan miliar sudah habis,” katanya singkat.
Andre merinci, sejak awal kompetisi, manajemen sudah merogoh kocek sebesar Rp15 miliar, di luar biaya yang dikeluarkan untuk membeli pemain.
Total Rp15 miliar itu adalah rincian dari, promosi dari Liga 2 ke Liga 1 dengan membeli saham PT LIB Rp5 miliar.
Kemudian disusul dengan upaya perbaikan lapangan di Stadion H Agus Salim juga sudah keluar Rp12 miliar.
Selanjutnya karena hukuman larangan penonton, karena tindakan anarkis oknum suporter, manajemen juga menghabiskan uang Rp2,1 miliar untuk menggelar pertandingan home di luar kandang.
“Itu kerugiannya. Kita habis totalnya di awal kompetisi itu sudah Rp15 miliar, di luar uang untuk mengontrak pemain,” ungkapnya.
Namun begitu, Andre menilai manajemen telah bekerja lebih keras agar tim Semen Padang FC bisa bertahan di kompetisi teratas.
“Saya sampaikan ini supaya suporter tahu, tidak benar manajemen tidak serius untuk bekerja keras memenuhi ekspetasi. Jadi tidak janji omon-omon, ini realitanya,” ungkap Andre.
Dengan kondisi demikian, ia memastikan, manajemen akan memperbaiki dan mengevaluasi besar-besaran pada tim.
Termasuk pula dengan kelanjutan perbaikan Stadion H Agus Salim juga dilakukan untuk menyambut putaran kedua.
“Di awal sesi kedua, kita berencana biayai lagi dengan uang sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah daerah padahal stadion itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah,” pungkasnya.(*)
