PADANG, KLIKPOSITIF – Guru Besar Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Dr. Drs. Syafruddin Karimi, SE, MA mengatakan, pergantian Menteri Keuangan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subiantotidak boleh langsung dibaca sebagai vonis bahwa Purbaya gagal. Hingga pelantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026, Istana baru mengonfirmasi pergantian melalui Keppres 97/P/2026 tanpa menjelaskan alasan substantif.
“Karena itu, penjelasan paling bertanggung jawab ialah keputusan politik Presiden untuk mengubah gaya koordinasi ekonomi ketika tekanan fiskal dan eksternal meningkat,” katany saat dihubungi di Padang melalui pesan singkat WhatsApp, Senin sore (14/9).
Rekam kinerja Purbaya juga tidak menunjukkan kegagalan yang sederhana: ekonomi semester I tumbuh sekitar 5,45 persen, pendapatan negara hingga Juli naik 21,3 persen, dan defisit APBN sekitar 0,91 persen PDB.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi target pertumbuhan 6 persen pada 2027, rencana utang baru sekitar Rp671 triliun, beban bunga Rp650,3 triliun, defisit transaksi berjalan 3,3 persen PDB, serta kejutan harga minyak. Purbaya membawa pendekatan ekspansif melalui penempatan dana SAL ke bank pemerintah dan dorongan kredit.
“Presiden mungkin menilai fase berikut memerlukan figur yang lebih kuat dalam konsolidasi birokrasi dan koordinasi kebijakan. Penilaian terakhir ini merupakan inferensi, bukan alasan resmi,” terangnya.
Dampak terhadap Ekonomi dan Persepsi Pasar
Dampak pergantian terutama ditentukan oleh sinyal kebijakan setelah pelantikan, bukan oleh pergantian nama semata. Pergerakan awal pasar memberi pesan campuran: IHSG sempat turun lebih dari 2 persen lalu memangkas hampir seluruh koreksi, sedangkan rupiah melemah menuju Rp17.699 per dolar.
“Reaksi singkat ini belum membuktikan perubahan fundamental karena pasar juga menghadapi lonjakan minyak dan kenaikan imbal hasil global. Risiko negatif muncul jika investor membaca pergantian kedua Menteri Keuangan dalam setahun sebagai tanda bahwa disiplin fiskal tunduk pada target pertumbuhan dan program belanja,” jelasnya.
Syafruddin mengatakan, persepsi itu dapat menaikkan premi risiko, yield SBN, biaya utang, serta arus keluar modal; rupiah kemudian tertekan dan BI harus menjaga suku bunga lebih tinggi.
“Pandangan tandingan cukup kuat: Suahasil berasal dari dalam Kementerian Keuangan sehingga transisi kebijakan dan administrasi berpotensi berjalan lancar. Pemerintah dapat menahan risiko dengan segera menegaskan batas defisit, strategi pembiayaan, pengendalian subsidi energi, dan perlakuan transparan terhadap kewajiban kontinjensi. Kredibilitas akan ditentukan oleh keputusan konkret, bukan pernyataan umum,” paparnya.
Pemerintahan saat ini membutuhkan Menteri Keuangan yang mampu mengejar pertumbuhan tanpa mengorbankan disiplin fiskal, menjaga independensi analitis kementerian, dan menjelaskan risiko secara terbuka kepada Presiden serta pasar.
Figur itu harus berani menolak program yang manfaatnya lemah, mengendalikan subsidi saat minyak melonjak, menjaga kualitas pembiayaan Rp671 triliun, dan mencegah kewajiban BUMN atau Danantara berpindah diam-diam ke APBN.
“Suahasil memiliki modal kuat: ia ekonom publik, pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal, menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, dan memahami perpajakan, belanja, pembiayaan, serta hubungan fiskal pusat-daerah. Kontinuitas ini mengurangi risiko transisi. Kelemahannya justru berasal dari kedekatan tersebut; pasar dapat meragukan kemampuannya mengambil jarak dari tekanan politik dan kebijakan lama,” paparnya.
Karena itu, kapasitas teknis belum cukup. Dalam seratus hari pertama, Suahasil perlu menerbitkan uji ketahanan APBN terhadap minyak dan rupiah, menetapkan batas kewajiban kontinjensi, memperjelas strategi utang, serta menjaga koordinasi dengan BI tanpa mengganggu independensinya. Keberanian institusional akan menjadi ujian utama.
