Kamis, 19 Nov 2026 - 04:48 WIB
Klikpositif.com - Media Generasi Positif
Tidak ada hasil
Tampilkan semua hasil
  • 🏠
  • News
  • Ekonomi
  • Life
  • Sumatera Pulih
  • Cerpen Kato
  • Pariwisata
  • Semen Padang
  • Bola
  • Tekno
  • Olahraga
  • Pariwara
Tidak ada hasil
Tampilkan semua hasil
KlikPositif.com - Media Generasi Positif
  • 🏠
  • News
  • Ekonomi
  • Life
  • Sumatera Pulih
  • Cerpen Kato
  • Pariwisata
  • Semen Padang
  • Bola
  • Tekno
  • Olahraga
  • Pariwara
Tidak ada hasil
Tampilkan semua hasil
KlikPositif.com - Media Generasi Positif
Tidak ada hasil
Tampilkan semua hasil
  • 🏠
  • News
  • Ekonomi
  • Life
  • Sumatera Pulih
  • Cerpen Kato
  • Pariwisata
  • Semen Padang
  • Bola
  • Tekno
  • Olahraga
  • Pariwara
Home News Nasional

Empat Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang Jadi Perhatian KPPU di Sumbar

Fitria Marlina
Kamis, 12 Nov 2026 | 21:00 WIB
Share on FacebookShare on Twitter

PADANG, KLIKPOSITIF – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mengajak insan pers di Sumatera Barat untuk berperan aktif mengawal terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan berkeadilan. Peran media dinilai strategis dalam mengungkap berbagai persoalan ekonomi, mulai dari tata niaga komoditas, distribusi barang, hingga akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Forum Jurnalis (Forjur) KPPU Kanwil I yang digelar di Café Dream n Dine, Padang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Komisioner KPPU Budi Joyo Santoso dan Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas untuk membahas perkembangan pengawasan persaingan usaha serta sejumlah persoalan ekonomi di daerah.

Komisioner KPPU, Budi Joyo Santoso, mengatakan persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun perekonomian yang efisien, produktif, dan berkeadilan.

Menurutnya, penegakan hukum persaingan usaha bukan bertujuan membatasi atau mematikan pelaku usaha, melainkan memastikan setiap pelaku memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing secara sehat.

“Persaingan usaha yang sehat bukan semata-mata tentang banyaknya pelaku usaha yang berada di pasar, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang secara tidak wajar menghambat kesempatan pihak lain untuk berusaha,” ujarnya.

Ia menegaskan, pasar harus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh, berinovasi, dan bersaing berdasarkan kemampuan serta efisiensinya. Dengan demikian, manfaat persaingan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen.

Budi menilai kolaborasi antara KPPU, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan media diperlukan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat.

Empat Laporan Dugaan Pelanggaran di Sumbar

Sementara itu, Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, mengungkapkan sepanjang 2026 pihaknya menerima 21 laporan dari lima provinsi wilayah kerja Kanwil I, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha dan satu laporan terkait kemitraan.

Rinciannya, 14 laporan menyangkut dugaan persekongkolan tender, dua laporan dugaan kartel harga, dua laporan dugaan praktik monopoli, serta dua laporan dugaan penyalahgunaan posisi dominan.

Khusus di Sumatera Barat, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha. Dua laporan berkaitan dengan dugaan kesepakatan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sementara dua laporan lainnya menyangkut dugaan persekongkolan dalam pengadaan pekerjaan renovasi gedung rawat jalan dan pembangunan gedung diagnostik Rumah Sakit Paru.

Persoalan harga TBS kelapa sawit menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan posisi tawar petani ketika menjual hasil panennya kepada perusahaan pembeli.

Dalam persoalan tersebut, sejumlah aspek perlu dicermati, seperti mekanisme pembentukan harga, transparansi potongan timbangan, akses petani terhadap pabrik kelapa sawit, hingga ketersediaan alternatif pembeli.

Ridho menjelaskan, persaingan usaha tidak cukup dinilai hanya dari pergerakan harga. Struktur pasar, akses terhadap pasar, rantai distribusi, serta kesempatan yang dimiliki masing-masing pelaku usaha juga perlu diperhatikan.

“Persoalan persaingan usaha di daerah sering kali tidak terlihat hanya dari pergerakan harga. Kita juga perlu melihat bagaimana struktur pasar terbentuk, siapa yang memiliki akses terhadap pasar, bagaimana rantai distribusi berjalan, serta apakah pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh laporan yang diterima KPPU akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan sesuai ketentuan dan alat bukti yang berlaku.

Tata Niaga Gambir hingga Persaingan Industri Semen

Selain persoalan TBS kelapa sawit, KPPU juga menyoroti sejumlah sektor ekonomi di Sumatera Barat yang dinilai penting dilihat dari perspektif persaingan usaha. Salah satunya adalah tata niaga gambir yang menjadi komoditas unggulan daerah dan memiliki kontribusi dalam perdagangan serta ekspor.

Struktur perdagangan gambir perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut panjangnya rantai pasok, transparansi pembentukan harga, posisi tawar petani, serta konsentrasi pembeli dan eksportir.

Kondisi tersebut penting dicermati agar petani dan pelaku usaha di sepanjang rantai perdagangan memperoleh kesempatan yang adil dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

Persaingan industri semen juga menjadi perhatian, khususnya dinamika antara produk lokal dan produk dari luar daerah.

Menurut KPPU, persaingan di sektor tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh harga jual, tetapi juga dipengaruhi struktur pasar, biaya distribusi, jaringan pemasaran, dan efisiensi masing-masing perusahaan.

Penguatan produk unggulan daerah, menurut KPPU, sebaiknya dilakukan melalui peningkatan daya saing dan efisiensi, bukan dengan menciptakan hambatan yang membatasi masuknya produk atau pelaku usaha lain ke pasar.

11 Perkara dalam Penyelidikan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, KPPU Kanwil I juga mencatat sebanyak 11 perkara berada dalam tahap penyelidikan berdasarkan posisi Semester I 2026. Penanganan perkara tersebut terutama berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah kerja Kanwil I.

Baca Juga

Andre Rosiade

Soal Mafia Minyak Goreng, Andre Rosiade Bandingkan Kemendag dengan KPPU

Jumat, 1 Apr 2022 | 10:52 WIB

Pangan Meroket, Andre Rosiade: Kami Minta Aparat Cek Lapangan, Pemerintah Operasi Pasar

Kamis, 30 Des 2021 | 11:20 WIB

Selain penegakan hukum, KPPU Kanwil I melakukan empat kajian struktur pasar sepanjang 2026.

Kajian tersebut meliputi sektor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan, struktur pasar jasa transportasi distribusi BBM regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), struktur pasar distribusi semen di Sumatera Utara, serta kebijakan terkait kewajiban dukungan galian C di Kabupaten Aceh Tenggara.

Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendorong pasar yang lebih terbuka, kompetitif, dan berkeadilan.

KPPU Kanwil I juga menjalankan fungsi advokasi kebijakan dengan mengawal implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pengawalan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan inklusif, termasuk memberikan ruang bagi UMKM serta koperasi yang telah lebih dahulu beroperasi.

Media Jadi Mitra Pengawasan

Melalui Forum Jurnalis, KPPU berharap komunikasi dan kolaborasi dengan media semakin kuat, terutama dalam mengidentifikasi persoalan persaingan usaha yang terjadi di tengah masyarakat.

Ridho mengatakan, media tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai penanganan perkara KPPU, tetapi juga membantu masyarakat memahami berbagai persoalan ekonomi melalui sudut pandang persaingan usaha.

Ia berharap jurnalis dapat mengangkat persoalan di lapangan secara berimbang dan berbasis fakta, sehingga berbagai praktik yang berpotensi menghambat persaingan dapat menjadi perhatian pemerintah maupun pemangku kepentingan.

“Kami berharap teman-teman jurnalis dapat menjadi mitra strategis KPPU dalam mengangkat berbagai persoalan di lapangan. Banyak persoalan ekonomi yang sesungguhnya memiliki dimensi persaingan usaha, mulai dari harga komoditas, distribusi barang, akses pasar bagi UMKM, hingga pengadaan pemerintah,” tuturnya.

Melalui sinergi tersebut, KPPU Kanwil I berkomitmen memperkuat penegakan hukum, pengawasan kemitraan, kajian struktur pasar, dan advokasi kebijakan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang semakin sehat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera.

Tags: KppuPersaingan Usaha

Berita Lainnya

Andre Rosiade

Soal Mafia Minyak Goreng, Andre Rosiade Bandingkan Kemendag dengan KPPU

Jumat, 1 Apr 2022 | 10:52 WIB

Pangan Meroket, Andre Rosiade: Kami Minta Aparat Cek Lapangan, Pemerintah Operasi Pasar

Kamis, 30 Des 2021 | 11:20 WIB
Selanjutnya

TNI dan Masyarakat Bersinergi, TMMD/N ke-130 Perkuat Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok

Tinggalkan komentar

Informasi

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Iklan
  • Terms Of Use
  • Privacy Policy
  • Disclaimer

Kategori

  • 🏠
  • News
  • Ekonomi
  • Life
  • Sumatera Pulih
  • Cerpen Kato
  • Pariwisata
  • Semen Padang
  • Bola
  • Tekno
  • Olahraga
  • Pariwara

Networks

  • 🌎 KlikPositif
  • 🌎 KataSumbar
  • 🌎 Classy FM
  • 🌎 Classy Production
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Iklan
  • Terms Of Use
  • Privacy Policy
  • Disclaimer

© 2022 Klikpositif - Media Generasi Positif by Classy Corp.

Tidak ada hasil
Tampilkan semua hasil
  • 🏠
  • News
  • Ekonomi
  • Life
  • Sumatera Pulih
  • Cerpen Kato
  • Pariwisata
  • Semen Padang
  • Bola
  • Tekno
  • Olahraga
  • Pariwara