KLIKPOSITIF – Bupati Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa kembali menelurkan kebijakan baru terkait tata kelola pemerintahan. Khususnya dalam pelaksanaan efisiensi anggaran.
Dalam sebuah rapat koordinasi bersama sejumlah stakeholder di Mentawai, Selasa (15/4), Rinto menekankan agar pemerintah bisa bekerja cepat, tepat, dan cerdas.
Menurut dia, dengan pola tersebut, pemerintahan bisa mengoptimalkan kinerja dengan efisiensi birokrasi dan percepatan digitalisasi pemerintahan desa.
Ia mendorong agar ke depan, rapat-rapat koordinasi dapat dilakukan secara virtual guna menekan biaya dan waktu.
“Kedepan, rapat seperti ini bisa dilakukan secara online. Saya minta setiap desa menyiapkan ruang digital khusus untuk meeting virtual agar tidak ada alasan absen,” katanya.
Selain efisiensi, Rinto juga menyoroti transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait aliran dana dari pemerintah kabupaten.
Ia menilai, ketidaktahuan perangkat desa soal mekanisme anggaran kerap menjadi celah terjadinya penyimpangan.
“Kalau ada yang main-main dengan anggaran, saya sendiri yang akan laporkan ke pihak berwajib.”
“Jangan sampai program prioritas seperti Koperasi Merah Putih jadi terhambat,” ujarnya tegas.
Diketahui, Mentawai menjadi kabupaten pertama di Sumatra Barat yang mendeklarasikan Program Koperasi Merah Putih.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan, agar tidak menjadi preseden buruk.
“Kita ingin jadi contoh sukses, bukan jadi yang pertama berurusan dengan hukum,” tandasnya.
Rinto juga menegaskan bahwa kepala desa memiliki peran vital sebagai ujung tombak pemerintahan.
Ia menyebutkan keberhasilan atau kegagalan pembangunan desa mencerminkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Kegagalan di desa adalah kegagalan kita semua. Pastikan kewaspadaan tinggi dalam mengawal anggaran,” pesannya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh kepala desa yang hadir menandatangani Pakta Integritas untuk menjaga integritas, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memperkuat transparansi.
“Mari kita bekerja cepat, tepat, dan cerdas. Jangan sampai ada ruang untuk praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.(*)
