PADANG, KLIKPOSITIF – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat soroti rendahnya serapan anggaran semester pertama 2025 oleh Pemerintah Provinsi.
Hal itu terungkap saat rapat paripurna dalam penyampaian pandangan fraksi pada paripurna, Senin, 11 Agustus 2025.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan, serapan anggaran yang rendah jadi persoalan serius dalam perencanaan dan eksekusi.
“Serapan anggaran kita rendah. Ini tanda ada persoalan serius dalam perencanaan dan eksekusi program di OPD. Jangan tunggu sampai akhir tahun baru sibuk mengejar realisasi,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur, Vasko mengatakan, proyeksi pendapatan daerah tahun depan mencapai Rp6,04 triliun, sedangkan belanja daerah dipatok Rp6,16 triliun.
Muhidi mengingatkan agar kebijakan anggaran dalam APBD Perubahan 2025 selaras dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dan Asta Cita Presiden. “Penyusunan program harus sesuai arah kebijakan nasional, bukan sekadar proyek tahunan,” ujarnya.
Selain itu, terkait rencana penyertaan modal ke PT Jamkrida Sumbar, ia menuntut transparansi dan reformasi tata kelola. “Modal daerah harus kembali dalam bentuk kontribusi nyata pada PAD. Jangan sampai jadi beban tanpa hasil,” kata Muhidi.
Setelah mendengar pandangan umum dari setiap fraksi, DPRD menjadwalkan pemerintah daerah memberikan jawaban resmi pada Rabu (13/8/2025). “Banyak masukan yang harus dijawab secara komprehensif,” jelasnya.
