PADANG, KLIKPOSITIF– DPRD Provinsi Sumatera Barat menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar sepanjang 2025 dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Senin (16/3/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan mempertanyakan capaian pemerintah daerah di tengah tekanan fiskal, perlambatan ekonomi, serta dampak bencana yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dinilai penuh tantangan.
Sepanjang 2025, berbagai bencana seperti banjir bandang dan longsor terjadi di 16 kabupaten dan kota di Sumbar.
Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi itu tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi Sumbar yang melambat.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,37 persen. Angka ini turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,36 persen.
DPRD menilai perlambatan tersebut menunjukkan strategi pemulihan ekonomi daerah pascabencana belum berjalan maksimal.
Di sisi lain, ruang fiskal daerah juga semakin terbatas. Efisiensi anggaran serta penurunan transfer dari pemerintah pusat dinilai mempersempit kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Meski demikian, terdapat capaian positif pada indikator kemiskinan. Angka kemiskinan di Sumbar tercatat turun menjadi 5,31 persen. Namun DPRD menilai angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Dalam rapat paripurna itu juga disampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa program pembangunan dinilai belum berjalan optimal.
DPRD Sumbar kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas secara lebih mendalam LKPJ tahun 2025.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat administratif.
Rekomendasi itu juga diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar daerah, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, hingga penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.
Evaluasi terhadap LKPJ ini menjadi pengingat bahwa capaian yang ada masih perlu diperkuat agar mampu menjawab berbagai tekanan yang dihadapi daerah. (*)
